Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI, Forum Konferensi Republik Terpaksa Pindah ke Kafe

Suara.com - Agenda Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertajuk "Jalan Menata Kembali Republik" di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat pada Minggu (28/6/2026), mendadak dibatalkan sepihak.

Buntut pembatalan itu Forum konsolidasi masyarakat sipil akhirnya dialihkan penuh melalui format daring.

Pihak panitia pelaksana menyatakan telah menempuh seluruh prosedur administrasi resmi sejak 19 Juni 2026. Segala konfirmasi tertulis, surat tugas petugas fakultas, rincian biaya sewa tempat, hingga instalasi fisik di dalam ruangan pertemuan sebenarnya sudah rampung dipersiapkan.

Pembatalan sepihak yang terjadi secara tiba-tiba ini disikapi oleh panitia dengan menahan diri. Mereka menilai perubahan keputusan tersebut dipicu oleh adanya intervensi atau dinamika eksternal di luar kendali manajemen internal birokrasi kampus UI.

Beralih ke format daring dan pertemuan fisik di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, forum kemasyarakatan ini justru berhasil menyepakati tiga mandat penting bagi masa depan gerakan sipil.

Setelah berdiskusi selama hampir lima jam, forum yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat ini merumuskan tiga keputusan utama, yakni platform gerakan bersama, desain organisasi berbentuk jejaring, serta penunjukan tim formatur perintis yang diisi oleh 20 nama lintas sektor.

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa platform bersama ini dirancang untuk menyatukan banyak pihak tanpa memaksakan struktur kepengurusan yang kaku atau hierarkis.

"Ini berbentuk jejaring luas yang menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda-beda, mulai dari penerbit buku, kelompok masyarakat sipil, penyandang disabilitas, petani, buruh, hingga emak-emak dan akademisi," kata Yanuar.

Ia menegaskan, tujuan utama platform ini adalah mengembalikan posisi warga negara sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan atau politik.

Baca Juga: 5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!

Selain menyepakati platform dan model organisasi berbentuk jejaring, forum juga menunjuk 20 nama formatur untuk merumuskan kepengurusan kolektif dalam waktu dua pekan ke depan.

Sejumlah nama yang masuk dalam tim formatur ini di antaranya Dandhy Laksono, Agus Sari, Rene Suhardono, Maria Selastiningsih, Ahmad Mujahid, hingga mantan komisioner KPK Chandra M. Hamzah.

Dukungan terhadap keberlangsungan forum ini juga datang dari kalangan mahasiswa. Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI unsur mahasiswa, Razan Bayu Rachman, menilai hambatan ruang diskusi yang dialami di kampus justru menjadi momentum penting bagi anak muda untuk mereplikasi ruang dialog serupa di luar lingkungan akademik formal.

"Saya melihat masyarakat membutuhkan ruang-ruang yang sama sepertinya jauh lebih umum lagi. Bagaimana ada sebuah diskusi yang bisa membuka semua ruang untuk masyarakat sipil. Kita tidak perlu lagi menyekat-nyekatkan diri kita," ujarnya.

Gerakan konsolidasi sipil ini dipastikan akan terus bergulir ke daerah-daerah lain di luar Jakarta.

Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, memaparkan bahwa forum berikutnya akan diselenggarakan secara gotong royong dan digilir ke sejumlah wilayah yang telah menyatakan kesiapannya.

"Medan bersiap menyelenggarakan, Sulawesi beberapa kota bersiap menyelenggarakan, Bandung bersiap menyelenggarakan, NTT bersiap menyelenggarakan. Itu akan kita gilir," papar Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.

Bagi pihak penyelenggara, dinamika pemindahan lokasi ini menjadi bukti bahwa ruang publik untuk membicarakan arah masa depan republik akan tetap berjalan secara organik dan mandiri.