Jutaan Anak Tak Sekolah, Gus Ipul Minta Kepala Daerah Dukung Sekolah Rakyat

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, program Sekolah Rakyat diawali dengan kejujuran, bahwa masih ada jutaan anak-anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.

Pesan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Hasim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, dimana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa anak tidak sekolah tersebut mungkin berada di sekitar kita namun keberadaannya tidak disadari sehingga belum terbawa dalam proses pembangunan.

“Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, gak usah jauh-jauh di Papua, gak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah,” ujarnya.

Anak-anak tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto disebut the invisible people, keluarga yang penderitaannya tidak nampak, yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Prabowo melalui hadirnya Sekolah Rakyat.

Berlandaskan hal tersebut, Gus Ipul mengajak para Kepala Daerah yang hadir untuk turut mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di masing-masing daerah, termasuk dalam hal ini percepatan pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat sesuai target Presiden yaitu satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat.

“Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” ungkapnya.

Di samping kolaborasi dalam Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membuat data semakin akurat sehingga bantuan sosial tepat sasaran.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Rasa Militer? 1.000 Taruna Kemhan Bakal Diterjunkan Gembleng Disiplin Siswa

Gus Ipul menjelaskan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data.

Pemutakiran dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal lewat aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan operator Desa/Kelurahan maupun Dinsos. Selanjutnya jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center dan whatsapp center.

“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka keatasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah mengagas program Sekolah Rakyat. Dia berkomitmen akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskan Sekolah Rakyat.

Sebagai informasi, saat ini tengah dibangun Gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga titik lokasi Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.

“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi,” kata Mathius.

Turut Hadir pada pertemuan ini Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, dan pejabat terkait lainnya. ***