Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Suara.com - Sisa anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menjadi sorotan DPRD, di tengah masih banyaknya anak-anak Jakarta yang kesulitan mendapatkan tempat sekolah.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Senin (29/6/2026).

Ramly mengungkapkan, Disdik DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran sebesar Rp19,6 triliun dalam APBD 2025, namun hanya mampu menyerap sekitar Rp18,5 triliun.

Akibatnya, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp1,1 triliun, yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk program pendidikan pro-rakyat.

Mengingat dari 258 sekolah yang diusulkan Komisi E pun, hanya 106 sekolah yang berhasil terealisasi.

"Sekolah swasta gratis yang diusulkan oleh Komisi E ada 258 sekolah, lalu yang diterima (realisasi) hanya 106 sekolah," kata Ramly.

Warga Jakarta diklaim terdampak, khususnya mereka yang anaknya gagal lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri, karena faktor jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah.

"Di pertengahan tahun, ketika kenaikan kelas, yang sekolahnya dekat bisa mendapatkan (program pendidikan sekolah negeri). Yang sekolah tidak ada di situ (dekat kediamannya), mau mendaftar ke mana?," tanya Ramly.

Dana sisa Rp1,1 triliun itu, menurut Ramly, seharusnya dapat menjadi solusi konkret bagi warga yang terpinggirkan dari sistem penerimaan sekolah negeri.

Baca Juga: Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Ramly pun menegaskan, Disdik semestinya mampu mengoptimalkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan, demi memastikan tidak ada satu pun anak Jakarta yang terganjal biaya maupun keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan.

"Kasihan warga Jakarta yang tidak bisa terakomodir," katanya.