Kasus Eks Jampidsus Dinilai Momentum Menguji Komitmen Negara Berantas Korupsi

"Publik berharap proses hukum dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat integritas lembaga penegak hukum serta memastikan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Mohammad Saleh Gawi menilai masyarakat perlu terus mengawal penanganan perkara tersebut agar proses hukum berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Saleh, perkara yang sebelumnya ditangani penyidik kepolisian kini telah berada dalam penanganan Kejaksaan Agung sehingga publik perlu memperoleh kejelasan mengenai tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

"Yang perlu dikawal adalah kejelasan penanganan perkara ini. Apakah kewenangan Kejaksaan sebatas menerima pelimpahan berkas perkara atau melakukan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki. Selanjutnya, Kejaksaan harus menindaklanjutinya sesuai KUHAP yang berlaku," kata Saleh.

Ia juga menyoroti dinamika proses hukum yang, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai persepsi.

Saleh berharap Kejaksaan memberikan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara sehingga proses penegakan hukum dapat dipantau secara transparan oleh masyarakat.

Kegiatan public review tersebut menghadirkan Pakar Hukum Pidana Mohammad Saleh Gawi, Praktisi Hukum Rusdiansyah, Peneliti Senior FORMAPPI Lucius Karus, dan Peneliti Kebijakan Publik Gian Kasogi. Acara itu dihadiri oleh mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat umum.