PKB Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Ijtima Ulama Desak Keadilan untuk Pesantren

Suara.com - Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mengatakan ketidakadilan alokasi anggaran pendidikan dan reformasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi dua isu strategis yang dibahas dalam Ijtima Ulama di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Maman, para ulama yang hadir dalam forum tersebut menuntut keadilan dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengalokasikan 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan.

Ia menilai distribusi anggaran pendidikan saat ini masih timpang karena lebih banyak mengalir ke pendidikan umum, sementara pendidikan agama, termasuk pesantren di bawah Kementerian Agama, memperoleh porsi yang jauh lebih kecil.

"Pesantren hari ini mendapat stigma negatif dari orang yang tidak paham pesantren. Termasuk alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan yang faktanya tidak adil bagi pendidikan agama dan pesantren," kata Maman kepada wartawan.

Selain persoalan anggaran, Ijtima Ulama juga menyoroti pelaksanaan Muktamar PBNU yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur.

Maman mengatakan forum tersebut mendorong agar PBNU kembali menjalankan perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang kritis dan konstruktif dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga Muktamar PBNU dari praktik politik transaksional. Menurutnya, kepemimpinan baru PBNU diharapkan lahir melalui proses yang bersih, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda yang memiliki kapasitas dan profesionalisme.

"Ijtima Ulama meminta agar Muktamar di Jombang besok jauh dari praktik transaksional, bukan sekadar memanfaatkan pengurus cabang NU, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dan memberi peluang bagi anak muda profesional," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Syuro PKB, Saifullah Maksum, mengatakan Ijtima Ulama kali ini merupakan penyelenggaraan ketiga dalam kurun satu hingga dua tahun terakhir yang menghadirkan ulama dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Pramono Ungkap Peran PKB Antar Megawati Jadi Wakil Presiden pada 1999

Menurut Saifullah, konsistensi penyelenggaraan forum tersebut menunjukkan komitmen PKB untuk terus melibatkan para kiai dan ulama dalam merumuskan arah kebijakan politik di tingkat nasional.

"Ini menjadi isyarat bahwa PKB ingin selalu bersama kiai dan ulama untuk mengambil kebijakan politik dalam skala nasional," kata Saifullah.

Ia menambahkan, para pengasuh pesantren, baik yang memiliki jabatan struktural maupun nonstruktural, sengaja diundang dalam Ijtima Ulama agar dapat turut memberikan pandangan dan masukan terkait berbagai persoalan bangsa dan negara.

Reporter: Cornelius Juan Prawira