Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai dari Dialog, Bukan Senjata

Suara.com - Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyoroti pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan Papua. 

Dalam Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026), isu Papua menjadi salah satu pembahasan penting yang mengemuka.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pdt Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, M. Amin Abdullah, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.

Dalam diskusi itu, mereka menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik sebagai fondasi penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan, termasuk di Papua.

Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, mengatakan isu Papua menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik.

"Kami juga tadi bicara soal Papua dan dalam percakapan itu dibutuhkan dialog dan komunikasi apalagi menyangkut kebijakan publik. Termasuk soal Papua, melalui dialog dan komunikasi yang baik dan itu jauh perhatian publik, komunikasi yang kurang," kata Gomar usai pertemuan, Kamis sore.

Gomar menilai minimnya ruang dialog berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, membuka komunikasi yang lebih intensif penting dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketidakpercayaan di tengah publik.

Senada dengan itu, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, menilai pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua yang telah berlangsung lama. Menurutnya, pemerintah perlu lebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat.

"Justru untuk Papua, pendekatan militer itu tidak bisa menghilangkan ketidakpercayaan," tegas Alissa.

Baca Juga: KPK Tak Bisa Sendirian, Pengawasan Dana Otsus Papua Tak Boleh Dibebankan pada Satu Lembaga

Alissa menegaskan bahwa persoalan utama di Papua bukan sekadar keamanan, melainkan krisis kepercayaan yang membutuhkan pendekatan berbeda. 

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan informasi yang akurat serta memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua agar kebijakan yang dijalankan dapat diterima dengan lebih baik.

"Padahal itu yang harus pertama diraih oleh pemerintah Itu adalah informasi yang lebih tepat dari luar Papua dan juga kepercayaan kepada masyarakat dan pemerintah," tandasnya.

Foto: Sejumlah tokoh bangsa usai mengikuti Silaturahmi Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).