Eks Menag Lukman Hakim: Publik Makin Tak Percaya Negara karena Penegakkan Hukum Lemah

Suara.com - Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menilai Indonesia tengah menghadapi persoalan serius berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap negara dan berbagai institusinya.

Fenomena itu disebut menjadi benang merah dari berbagai keresahan masyarakat yang dihimpun oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam sejumlah pertemuan dengan tokoh nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Lukman usai mengikuti Silaturahmi Kebangsaan GNB bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).

Dalam pertemuan itu, isu penegakan hukum menjadi salah satu sorotan utama yang dinilai berkontribusi besar terhadap munculnya ketidakpercayaan publik.

Lukman mengatakan, sebelum bertemu Sri Sultan, GNB telah berdialog dengan sejumlah tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dalam setiap pertemuan, mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut dia, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yakni tumbuhnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi publik.

"Kemudian disimpulkan berbagai macam keresahan, kegelisahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust. Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita," kata Lukman, usai pertemuan, Kamis (23/7/2026) sore.

Diakui Lukman, penyebab menurunnya kepercayaan publik memang kompleks. Namun dalam diskusi bersama Sri Sultan HB X tadi, ia bilang terdapat dua faktor yang paling banyak mendapat perhatian, yakni penegakan hukum dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Baca Juga: Mengapa Publik Lebih Percaya Damkar daripada Aparat Penegak Hukum?

Ia menyebut rendahnya kualitas penegakan hukum menjadi salah satu sumber utama ketidakpercayaan masyarakat.

"Pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah. Itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten," ujarnya.

Kemudian, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas publik. Menurutnya, pertanggungjawaban pejabat dan penyelenggara negara tidak cukup hanya dilakukan secara administratif.

"Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara, itu jangan hanya bersifat administratif semata sebagaimana tata kelola pemerintahan kita, tapi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara dan merawat kepercayaan publik, itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya," paparnya.

Disampaikan Lukman, Sri Sultan HB X memberikan perhatian besar terhadap dua persoalan tersebut.

Ia berharap penegakan hukum yang lebih konsisten dan akuntabilitas yang lebih terbuka dapat menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara yang belakangan dinilai terus mengalami erosi.

"Dan beliau tadi sangat concern dengan dua hal tadi agar ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen. Sehingga lalu kemudian trust publik itu bisa kembali sebagaimana diharapkan," tandasnya.