Mengenal Universitas Republik Indonesia, Ambisi Pendidikan atau Beban Baru APBN?

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) menandai babak baru dalam tata kelola pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional.

Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI bukanlah sebuah kampus tunggal, melainkan lembaga negara yang akan menaungi pengelolaan pendidikan strategis, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, badan pengelola perguruan tinggi, hingga pengembangan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pemerintah bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah.

Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan SDM, terutama dalam menyiapkan pemimpin Indonesia pada masa depan.

"Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya," ujar Donny usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Namun, di balik ambisi besar itu muncul pertanyaan mendasar. Ketika kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain dan berbagai persoalan pendidikan belum terselesaikan, apakah membentuk lembaga baru menjadi jawaban paling mendesak?

SDM Unggul Jadi Tujuan, tetapi Rapor Pendidikan Indonesia Masih Tertinggal

Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai alasan utama pembentukan URI.

Menurut Donny, lembaga tersebut akan mengintegrasikan pendidikan sejak Sekolah Unggulan Garuda, pendidikan tinggi, hingga pembinaan aparatur negara dan pegawai BUMN agar melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi dan karakter kebangsaan.

Baca Juga: Donny Ermawan Rangkap Jabatan Wamenhan dan Gubernur URI, Sebut Ada Irisan Tugas

Ambisi tersebut sejatinya berangkat dari tantangan yang memang nyata. Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development setiap tiga tahun.

Hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi, matematika, dan sains pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD.

Skor membaca Indonesia tercatat 359, matematika 366, dan sains 383, sementara rata-rata OECD masing-masing mencapai 476, 472, dan 485.

Meski terdapat sedikit perbaikan dibanding capaian Indonesia pada PISA 2018 di beberapa aspek, kesenjangan dengan negara-negara maju masih cukup lebar.

Dosen Soroti Prioritas Pemerintah

Di tengah ambisi pemerintah membangun ekosistem pendidikan baru melalui Universitas Republik Indonesia (URI), kalangan dosen mengingatkan agar pembentukan lembaga tersebut tidak mengaburkan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pendidikan tinggi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan mengatakan, pihaknya menghargai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan calon pemimpin masa depan.

Namun, menurutnya, tujuan tersebut tidak harus diwujudkan dengan membangun institusi baru.

"Pemerintah menyampaikan rencana pembangunan sampai dengan sepuluh Universitas Republik Indonesia. Dari sudut pandang dosen, mendirikan kampus baru bukan kebutuhan pendidikan tinggi yang paling mendesak saat ini," kata Anggun kepada Suara.com.

Menurut Anggun, Indonesia saat ini sesungguhnya telah memiliki ekosistem pendidikan tinggi yang besar.

Mengacu pada Publikasi Statistik Pendidikan Tinggi 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi dengan ribuan program studi, jutaan mahasiswa, dan ratusan ribu dosen yang tersebar di berbagai daerah.

Karena itu, ia menilai tantangan utama pendidikan tinggi bukan lagi soal jumlah institusi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang telah ada.

"Tantangan utama kita bukan kekurangan institusi, tetapi ketimpangan mutu, keterbatasan pendanaan, kekurangan fasilitas pembelajaran dan penelitian, kesejahteraan dosen yang belum memadai, serta belum meratanya jumlah dosen berkualifikasi doktor dan profesor," ujarnya.

Alih-alih membangun infrastruktur baru dari nol, Anggun berpandangan pemerintah dapat memberikan mandat khusus kepada sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah mapan untuk mengembangkan pusat pendidikan kepemimpinan nasional sesuai kebutuhan negara.

Menurutnya, pendekatan tersebut lebih cepat dijalankan sekaligus lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia, mulai dari dosen, laboratorium, perpustakaan, hingga sistem penjaminan mutu.

Jika sasaran pemerintah adalah mencetak pemimpin birokrasi, kata dia, penguatan dapat dilakukan melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki program administrasi publik, kebijakan publik, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan.

Sementara untuk menyiapkan calon pemimpin badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah dinilai bisa membangun kemitraan dengan kampus yang telah memiliki sekolah bisnis, manajemen, teknik, teknologi, energi, hingga pertanian.

Programnya pun dapat dikemas dalam bentuk pendidikan profesi, executive education, magang terstruktur, ikatan dinas, maupun akademi kepemimpinan BUMN.

"Program kepemimpinan nasional tidak harus terkonsentrasi pada satu lembaga. Model konsorsium justru memungkinkan kampus-kampus unggulan di berbagai wilayah ikut terlibat sehingga pengembangan calon pemimpin tetap terhubung dengan keragaman sosial dan kebutuhan daerah, bukan tumbuh sebagai institusi elite yang terpisah dari ekosistem pendidikan tinggi nasional," kata Anggun.

Sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan yang benar-benar belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi yang ada, sekaligus menguji konsep URI melalui program percontohan bersama kampus-kampus yang telah mapan.

Mampukah URI Hadir Tanpa Membebani APBN?

Selain urgensi pembentukan lembaga baru, aspek pembiayaan juga menjadi sorotan. Ekonom Ronny P. Sasmita mengingatkan bahwa rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI) perlu dilihat dari kondisi fiskal Indonesia yang saat ini memiliki ruang gerak terbatas.

Menurut Ronny, APBN masih dibebani berbagai pos belanja wajib (mandatory spending), mulai dari alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, kesehatan, subsidi, hingga pembayaran bunga utang. Sementara pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dalam konteks ini, pembangunan institusi pendidikan baru berskala besar seperti URI hanya realistis jika memiliki desain pembiayaan yang sangat jelas, bertahap, dan tidak membebani fiskal secara langsung dalam jangka pendek, misalnya melalui skema campuran (blended finance), endowment fund, atau kemitraan dengan sektor swasta dan global," kata Ronny kepada Suara.com.

Tanpa skema pembiayaan yang matang, menurut dia, pemerintah berisiko menghadapi crowding out, yakni kondisi ketika anggaran untuk proyek baru justru menggeser pembiayaan bagi program-program prioritas yang sudah berjalan.

Ronny menilai pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah URI dapat dibangun, melainkan apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding memperkuat sistem pendidikan tinggi yang telah ada.

Ia mengingatkan, tantangan pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukan hanya soal hadirnya institusi baru, tetapi juga kualitas pembelajaran, pemerataan akses, serta pendanaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi negeri masih menghadapi keterbatasan fasilitas, pendanaan riset, hingga kesejahteraan dosen.

Di sisi lain, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi juga masih berada pada kisaran 30–40 persen dengan kesenjangan antardaerah yang cukup lebar.

Di sisi lain, Ronny mengakui pembangunan URI tetap memiliki nilai strategis apabila benar-benar mampu menjadi motor pengembangan talenta, riset unggulan, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, manfaat tersebut harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.

"Jika investasi besar diarahkan ke URI, sementara masalah mendasar di ekosistem pendidikan tinggi belum terselesaikan, maka ada risiko misalokasi sumber daya. Secara ekonomi, return on investment dari pendidikan akan lebih optimal jika difokuskan pada peningkatan kualitas sistem secara luas, bukan hanya menciptakan center of excellence yang eksklusif," ujarnya.

Karena itu, Ronny menilai setidaknya ada tiga prasyarat agar proyek URI layak dijalankan. Pertama, pembangunan URI tidak boleh mengorbankan pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan.

Kedua, URI harus memiliki model tata kelola dan akademik yang benar-benar berbeda serta lebih unggul, bukan sekadar menduplikasi institusi yang sudah ada. Ketiga, keberadaannya harus mampu memberikan efek berganda (spillover effect) bagi peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.