Belajar dari Bentrokan di Matraman, Pemprov DKI Harus Perkuat Satgas Jaga Jakarta dan FKDM

Suara.com - Bentrok antarwarga yang pecah di Matraman, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7/2026), menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, meminta Pemprov DKI segera memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) agar insiden serupa tidak terulang.

Kevin memulai lewat pernyataan keprihatinan atas insiden tersebut, dan mendukung langkah kepolisian yang tengah mengusut kasus ini.

“Langkah aparat kepolisian dalam menyelidiki, mengamankan, dan mengusut kejadian tersebut harus didukung. Dan saya berharap masyarakat juga bisa tetap tenang sembari menunggu proses dari pihak kepolisian berjalan sampai tuntas,” ujarnya, Senin (27/7/2026).

Kejadian ini, kata Kevin, harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga keharmonisan lingkungan.

“Ini merupakan pelajaran pahit yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tetap harmonis, demi kenyamanan serta keamanan semua pihak,” terusnya.

"Semoga saja, ini menjadi kejadian yang terakhir kalinya. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI juga perlu mengambil pelajaran dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan preventif ke depannya," lanjutnya.

Dugaan awal menyebutkan bentrok dipicu oleh seorang pembeli nasi uduk yang menolak membayar makanannya.

Namun, perkembangan terbaru memunculkan dugaan lain, yakni adanya gangguan ketertiban umum yang memicu emosi warga sekitar, dan kepolisian masih terus mendalami kasus ini.

Baca Juga: Update Bentrok Berdarah di Menteng: Satu Korban Meninggal di RSCM, Lainnya Kritis

Sebagai anggota Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan termasuk keamanan, Kevin mendorong Pemprov DKI lebih memberdayakan Satgas Jaga Jakarta agar bisa bertindak proaktif mencegah konflik serupa.

Ia juga menekankan pentingnya peran FKDM dalam mendeteksi dini gejala konflik sosial di masyarakat.

“Ketenangan serta keteraturan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa diremehkan dan harus dijamin. Sebenarnya, selain dengan adanya pihak kepolisian dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) itu sendiri, Pemprov DKI kan juga sudah mengaktivasi Satgas Jaga Jakarta. FKDM juga merupakan elemen penting yang tak bisa dilupakan,” katanya.

Kedua elemen tersebut, yang turut melibatkan warga dan tokoh masyarakat, perlu diperkuat perannya sebagai garda terdepan Pemprov DKI dalam mencegah konflik sosial.

“Seharusnya, satgas tersebut beserta FKDM yang juga melibatkan unsur warga, tak jarang tokoh masyarakat, semakin diberdayakan lagi sebagai garda terdepan Pemprov DKI dalam mengantisipasi, mencegah, dan memitigasi insiden-insiden seperti bentrok antar masyarakat itu,” sambung Kevin.

Usulan untuk Pemprov DKI memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada warga yang tergabung dalam Satgas Jaga Jakarta pun didengungkan.

“Perlu dicek, apakah Satgas Jaga Jakarta di lokasi bentrok kemarin dan tempat-tempat lainnya sudah aktif. Dan bagaimana FKDM-nya. Kalau ada, perlu dihimpun dan diberikan pelatihan-pelatihan. Supaya, warga yang tergabung dengan satgas tersebut juga dapat mengantisipasi, memitigasi, dan lebih penting lagi mencegah terjadinya konflik-konflik sosial yang dengan cepat bisa berubah menjadi kerusuhan besar,” tutupnya.