News / Metropolitan
Kamis, 30 Juli 2026 | 14:58 WIB
Ilustrasi anak sekolah (Pexels/Ujangubed hidayat)
Baca 10 detik
  • Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengadu kepada DPR dan MPR pada Kamis, 30 Juli 2026.
  • Sebanyak 61 ribu siswa belum menikmati sekolah gratis karena keterbatasan pagu dan pemotongan dana bagi hasil pusat.
  • DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi atas kendala anggaran pendidikan tersebut.

Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyampaikan keluhan kepada DPR RI dan MPR RI terkait program sekolah gratis di Jakarta yang belum menjangkau seluruh siswa.

Keluhan itu disampaikan Ramly dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan DPR RI dan MPR RI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Ramly, masih ada 61 ribu siswa di Jakarta yang belum mendapatkan fasilitas sekolah gratis karena jumlah pagu yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lulus.

“Jakarta ini, yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang. Masih 61 ribu siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis,” ujarnya.

Persoalan ini muncul di tengah pemotongan dana bagi hasil (DBH) Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp14,997 triliun oleh pemerintah pusat.

Ramly menyebut pemotongan anggaran tersebut membuat jajaran DPRD kesulitan menentukan pos-pos anggaran yang harus dipangkas.

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebenarnya telah mengusulkan program sekolah gratis sejak 2025, dengan realisasi di 40 sekolah yang tersebar di 10 daerah pemilihan, masing-masing empat sekolah.

Pada 2026, usulan sekolah gratis kembali diajukan untuk 258 sekolah. Namun, yang disetujui hanya 103 sekolah sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 155 sekolah.

Ramly menegaskan, upaya Komisi E untuk menambah jumlah sekolah gratis kini terbentur keterbatasan anggaran yang telah dipangkas.

Baca Juga: Deddy Sitorus dari Partai Apa? Anggota DPR Sebut Wartawan 'Rombongan Sirkus'

“Kami kejar terus, tapi anggaran sudah dipotong,” keluhnya.

Selain sekolah gratis, Ramly juga menyoroti kebutuhan pembangunan sekolah luar biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta, yang selama ini dinilainya belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai di sekolah negeri.

Melalui penyampaian keluhan langsung kepada DPR RI dan MPR RI, legislator Kebon Sirih itu berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait persoalan pendidikan anak-anak Jakarta yang terganjal efisiensi anggaran.

Load More