Amerika Gagah di Perang Iran Tapi Lagi Rapuh di Dalam Negeri, Kenapa Bisa Begitu?

"Ada berbagai hal yang sedang terjadi di negara kita yang belum pernah disaksikan oleh siapa pun sebelumnya."

Strategi kampanye Partai Demokrat mulai menyoroti lonjakan biaya hidup sebagai isu sentral pemilu sela. Di sisi lain, Trump menepis kecemasan warga terkait keterjangkauan harga dan menolak mengubah pendekatan militer di Iran.

Pengamat politik New York University, Jonathan Nagler, menilai arah dukungan pemilih sangat bergantung pada kondisi finansial yang dirasakan langsung secara harian.

"Semakin baik kondisi ekonomi, semakin baik pula kinerja petahana," kata Nagler.

Ia menyebutkan bahwa harga bahan bakar menjadi beban yang terhubung langsung dengan kebijakan Gedung Putih.

“Partai Demokrat dapat menarik hubungan yang sangat jelas antara keputusan Trump untuk berperang melawan Iran dengan kenaikan harga BBM. Hal itu sangat mudah dijelaskan kepada masyarakat dengan cara yang cukup meyakinkan,” kata Nagler.

Di lain pihak, Kepala Ekonom KPMG Diane Swonk menilai akumulasi inflasi telah menggerus daya beli mayoritas warga secara signifikan.

“Dan hal itu kemungkinan besar tidak akan berubah dalam beberapa bulan mendatang, mengingat masih ada dampak lanjutan dari perang di Iran yang akan terus terasa—terutama terkait panen musim gugur dan harga pangan, yang dampaknya akan berlanjut hingga tahun 2027—serta adanya gencatan senjata yang tidak stabil dan kerusakan pada kapasitas kilang,” ungkap Swonk.

Ia memperingatkan bahwa penetapan tarif dagang baru berpotensi memicu biaya administrasi tambahan dan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Baca Juga: JMS 2026 Dorong Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media di Jawa Timur

Pelonggaran tarif dagang membutuhkan waktu lama untuk berdampak pada harga barang di tingkat ritel secara nyata. Harker menilai tidak ada alat ekonomi instan yang sanggup mengendalikan dinamika di Teluk Persia sebelum pemilu dimulai.

Langkah Penyesuaian suku bunga oleh The Fed pada September mendatang diprediksi tidak membawa dampak cepat bagi publik sebelum November.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan janji kampanye Trump yang mengklaim dapat menghapus inflasi secara drastis.

Jajak pendapat terbaru CNN mencatat 65 persen warga menganggap kebijakan presiden memperburuk perekonomian, sementara tingkat kepuasan kinerjanya merosot ke angka 34 persen. Data Pew Research Center memperlihatkan mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional berada pada kategori sedang hingga buruk.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menuding tarif impor dan perang sebagai akar masalah kenaikan harga kebutuhan harian.

“Kita perlu mengaitkan apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari—seperti kenaikan harga sewa, bahan makanan, dan biaya utilitas—secara langsung dengan pilihan-pilihan yang telah diambil oleh Trump dan Partai Republik,” kata juru bicara Demokrat, Vidhya Jeyadev.

Persoalan inflasi AS berakar dari tingginya harga energi global pasca-eskalasi militer di Timur Tengah yang merusak rantai pasok minyak dunia. Ketegangan diperparah oleh penetapan tarif impor baru yang menaikkan biaya logistik dan operasional bisnis domestik.

Perbedaan tajam antara pertumbuhan bursa saham dan kondisi riil masyarakat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di tingkat akar rumput.

Bagi sebagian besar pemilih, ketidakmampuan upah mengimbangi kenaikan harga barang pokok menjadi alasan utama menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.