News / Nasional
Jum'at, 31 Juli 2026 | 16:00 WIB
Calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan fire walk atau berjalan tanpa alas kaki di atas api. [Suara.com/Instagram]
Baca 10 detik
  • BPJS Watch mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan penjelasan kepada publik terkait viralnya pelatihan berjalan di atas api.
  • Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pelatihan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan calon pegawai.
  • BPJS Watch juga meminta penjelasan resmi mengenai dugaan keterlibatan personel TNI dalam pelatihan.

Suara.com - BPJS Watch mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan penjelasan kepada publik terkait viralnya pelatihan fire walk atau berjalan di atas api yang diikuti calon pegawai.

Selain mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut, BPJS Watch juga meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan personel TNI atau Polri dalam pelatihan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pelatihan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial.

"Tidak ada urgensinya pada saat mereka bekerja di BPJS TK," kata Timboel kepada Suara.com, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut justru berpotensi membahayakan peserta dan bertentangan dengan prinsip keselamatan kerja yang selama ini menjadi bagian dari tugas BPJS Ketenagakerjaan.

Timboel juga menolak apabila pembekalan calon pegawai melibatkan institusi TNI maupun Polri.

Ia menilai pendekatan semacam itu tidak tepat diterapkan dalam proses pembentukan sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya menolak keras pelatihan yang seperti ini, dan saya pun menolak pelatihan yang dilakukan TNI atau Polri terhadap calon pekerja BPJS TK ini," tegasnya.

Selain itu, Timboel mempertanyakan penggunaan anggaran untuk pelatihan tersebut.

Baca Juga: 5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Mengapa Calon Manajer Koperasi Ikut Pelatihan Militer?

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan semestinya digunakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya biaya pelatihan ini mahal, yang sesungguhnya biaya tersebut diambil dari dana buruh di BPJS TK, yang seharusnya digunakan secara lebih baik oleh direksi untuk menciptakan pekerja yang handal dengan pelayanan yang baik kepada pekerja," katanya.

Karena itu, BPJS Watch meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersikap terbuka mengenai tujuan pelatihan, penggunaan anggaran, hingga dugaan keterlibatan aparat dalam kegiatan tersebut.

Timboel juga mendesak agar pelatihan serupa dihentikan.

"Saya berharap Direksi BPJS TK menjelaskan tentang masalah pelatihan ini dan menjelaskan tentang keterlibatan TNI atau Polri dalam pelatihan ini. Saya berharap direksi BPJS TK menghentikan segera pelatihan ini," ujarnya.

Viral di Media Sosial

Load More