Jangan Korbankan Nyawa Demi Target! BGN Didesak Usut Tuntas Keracunan Massal MBG di Semarang

Suara.com - DPR RI mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang yang menimpa 707 siswa dan guru.

Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bahwa perluasan program tidak boleh mengorbankan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Sukur Hamonangan Nababan menilai kasus keracunan yang menimpa ratusan SMKN 6 Semarang tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

"Program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak justru tidak boleh menimbulkan risiko baru bagi keselamatan peserta didik," kata Sukur kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Ia menegaskan perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG, bukan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Karena itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah segera mengusut tuntas penyebab keracunan dan mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat.

"BGN harus menjamin Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan tujuan yaitu gizinya terpenuhi dan keamanannya terlindungi," tegasnya.

Selain mendesak investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab keracunan, Fraksi PDIP juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah memperketat standar keamanan pangan melalui pengawasan berkala serta audit terhadap seluruh dapur dan penyedia MBG.

Bagi PDIP, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan program, bukan semata-mata luasnya cakupan penerima.

Baca Juga: Putusan MK soal MBG Sarat Kompromi Politik, Bukan Murni Pertimbangan Hukum

Ratusan Kepala Dapur Dicopot

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan dugaan awal penyebab keracunan masih mengarah pada sejumlah bahan makanan serta proses memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum distribusi.

Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan.

Data Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 707 siswa dan guru menjadi korban dalam insiden tersebut. Mayoritas mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus di Semarang terjadi di tengah langkah BGN memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Pada hari yang sama, Kepala BGN Sudaryono mengumumkan pencopotan 137 kepala dapur MBG di berbagai daerah karena pelanggaran, mulai dari kasus keracunan, indisipliner, hingga dugaan penyalahgunaan dana.

Dari jumlah tersebut, lima kepala dapur berasal dari Jawa Tengah, termasuk Kepala SPPG Karangturi yang memasok makanan ke SMKN 6 Semarang.

BGN menegaskan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan maupun penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG serta tengah memperkuat sistem pengawasan berbasis digital agar seluruh operasional dapat diawasi secara lebih ketat.