Wapres AS: Ada Orang Iran yang Radikal Ingin Perang Berlanjut

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat mengerahkan seluruh instrumen militer, ekonomi, dan diplomasi untuk menuntaskan konflik dengan Iran. Langkah komprehensif ini diambil guna memastikan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat tetap terlindungi secara optimal.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan bahwa penanganan faksi politik di Tehran menjadi tantangan utama proses perundingan. Karakteristik kepemimpinan Iran yang keras serta keterbelahan internal membuat proses negosiasi berjalan rumit.

Dualisme internal pemerintah Iran menciptakan hambatan besar dalam menyepakati perdamaian permanen. Faksi moderat menginginkan perang segera usai, sementara kelompok radikal terus memicu perpanjangan konflik.

"Ada orang-orang dalam sistem mereka yang ingin perang berakhir dan ada juga orang-orang dalam sistem mereka yang merupakan sangat radikal yang ingin perang berlanjut," kata Vance dikutip dari Anadolu, Kamis (6/8/2026).

"Tugas kita adalah menavigasi hal itu dan mendapatkan hasil terbaik bagi rakyat Amerika dan juga bagi Presiden Amerika Serikat," tuturnya.

Pemerintah Amerika Serikat mengarahkan negosiasi untuk menurunkan tensi ketegangan sekaligus menstabilkan pasar pasokan minyak global. Penurunan harga minyak dunia diproyeksikan terjadi begitu kesepakatan damai berhasil dicapai.

Gedung Putih memastikan Iran tidak akan pernah memiliki akses terhadap senjata nuklir dalam bentuk apa pun. Langkah strategis ini ditempuh agar posisi kawasan dan geopolitik Amerika Serikat semakin solid.

"Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, dan Amerika Serikat akan berada di posisi yang lebih kuat," kata Vance.

"Namun kita akan menggunakan semua alat yang kita miliki—militer, ekonomi, diplomasi—untuk memastikan kita membawa masalah ini ke penyelesaian yang tepat," ucapnya.

Baca Juga: Israel Makin Jauh dari Amerika, Benjamin Netanyahu Mau Serang Iran Sendiri

Presiden Donald Trump menegaskan komitmennya untuk mengutamakan opsi jalur diplomasi ketimpan pengerahan kekuatan militer. Walau demikian, opsi serangan militer tetap bersiaga apabila jalur perundingan diplomasi menemui jalan buntu.

"Saya lebih suka membuat kesepakatan karena saya tidak ingin membunuh orang," kata Trump.

Ketegangan senjata antar kedua negara memuncak di kawasan strategis Selat Hormuz usai konfrontasi militer terbaru. Jalur pelayaran internasional tersebut menjadi titik krusial negosiasi jaminan keamanan navigasi.

Washington dan Tehran sebenarnya telah menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada 18 Juni lalu. Namun, perundingan lanjutan mandek akibat perbedaan pandangan mengenai jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Eskalasi perselisihan memanas bulan lalu setelah militer Amerika Serikat menggempur sejumlah sasaran di dalam wilayah Iran. Tehran membalas aksi tersebut dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait.