11 Kantor Pemerintah Dibakar di Puncak Papua, DPR Desak Pemerintah Bongkar Akar Kerusuhan

Suara.com - Kericuhan yang berujung pada pembakaran 11 kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu keprihatinan serius dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Papua Tengah untuk segera mengambil langkah konkret guna meredakan situasi di wilayah tersebut. 

Peristiwa yang terjadi pada Selasa malam (11/8/2026) tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas vital, termasuk Kantor Bupati Puncak dan Kantor DPRD. 

Kerusuhan ini diduga kuat dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok warga terkait mekanisme penyaluran Dana Desa. 

Indrajaya menegaskan, bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut karena dampaknya akan melumpuhkan pelayanan publik dan mengancam stabilitas keamanan. 

“Gubernur Papua Tengah dan Menteri Dalam Negeri harus segera turun tangan. Kerusuhan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah cepat untuk meredakan situasi sekaligus mencari akar persoalannya,” ujar Indrajaya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026). 

Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui dialog terbuka. Menurutnya, pemerintah daerah harus bersedia duduk bersama untuk mendengar keluhan warga, terutama yang berkaitan dengan transparansi anggaran desa. 

"Masalah ini harus diselesaikan secara dialog. Pemerintah daerah harus duduk bersama dengan pihak-pihak yang mengajukan protes terkait penyaluran Dana Desa. Apa sebenarnya masalahnya? Apakah persoalannya menyangkut mekanisme, transparansi, penerima manfaat, atau hal lainnya? Semua harus dibahas bersama,” katanya. 

Indrajaya menambahkan, bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk meredam kesalahpahaman. 

Pemerintah diwajibkan memberikan penjelasan gamblang mengenai prosedur penyaluran dana agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat. 

Baca Juga: Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus

"Jangan sampai persoalan administrasi atau ketidakpuasan terhadap penyaluran anggaran kemudian berkembang menjadi konflik dan berujung pada perusakan fasilitas pemerintahan. Pemerintah harus hadir untuk menjelaskan dan masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan,” tuturnya. 

Meski meminta pemerintah responsif, Indrajaya juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas publik adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. 

“Pemerintah harus responsif, tetapi masyarakat juga harus menjaga ketertiban. Fasilitas pemerintahan adalah aset negara dan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penyelesaian masalah harus ditempuh melalui dialog, bukan kekerasan,” tegasnya. 

Indrajaya optimis situasi di Puncak, Papua Tengah, dapat kembali kondusif jika semua pihak mengedepankan kepala dingin dan semangat mencari solusi bersama. 

“Saya yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan dialog dan komunikasi yang baik. Yang paling penting sekarang adalah meredakan situasi, mencari akar masalah, kemudian duduk bersama untuk menentukan solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak,” pungkasnya.