Kata Pemprov DKI Soal JPO Viral Tanpa Tangga di Depan Gedung DPR RI

Suara.com - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi sorotan publik setelah bagian tangganya dibongkar dan videonya beredar luas di media sosial.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, angkat bicara untuk memberikan penjelasan resmi terkait kondisi tersebut.

Menurut Chico, JPO itu sejatinya dibangun oleh Kementerian PUPR pada periode sebelumnya sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat di kawasan Senayan.

"JPO di depan Gedung DPR RI Senayan dibangun oleh Kementerian PUPR pada periode sebelumnya sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat," ujar Chico dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (13/8/2026).

Chico menjelaskan, posisi JPO tersebut kini sudah tidak lagi berada di titik utama pergerakan penumpang.

"Seiring perkembangan kawasan dan perubahan jaringan transportasi publik, posisi JPO tersebut saat ini tidak lagi berada pada titik utama pergerakan penumpang dan jauh dari halte maupun titik pemberhentian angkutan umum," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Chico, membuat tingkat pemanfaatan JPO oleh masyarakat menjadi sangat rendah.

Meski begitu, Chico menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak berniat mengurangi fasilitas bagi pejalan kaki.

"Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengurangi fasilitas pejalan kaki. Justru sebaliknya, setiap perubahan harus memastikan masyarakat memperoleh akses penyeberangan yang lebih mudah, aman, nyaman, dan terhubung dengan titik tujuan maupun transportasi publik," tegasnya.

Baca Juga: Alasan Pemprov DKI Jakarta Bongkar JPO Lama di Rasuna Said

Chico memastikan bahwa langkah penataan tidak akan dilakukan secara sembarangan tanpa persiapan lebih dulu.

"Sebelum penataan dilakukan, Pemerintah DKI Jakarta akan memastikan terlebih dahulu alternatif penyeberangan dan konektivitas kawasan sehingga kebutuhan mobilitas pejalan kaki tetap terlayani," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pembongkaran bagian JPO yang melintang di atas jalan tol tidak bisa dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI.

"Saat ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, karena JPO melalui jalur tol. Bagian gelagar (girder) JPO yang melintang di atas jalan tol, diperlukan dukungan dari Kementerian PU untuk melakukan pembongkaran sesuai aturan yang berlaku," jelas Chico.

Dengan penjelasan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat tidak salah paham terhadap kondisi JPO Senayan yang tengah dalam proses penataan.

Rencana penataan ini pun disebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap pola pergerakan pejalan kaki, keselamatan, dan aksesibilitas kawasan.