- Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang menghadirkan empat kandidat Ketua Umum PBNU.
- Empat kandidat tersebut adalah Gus Yahya, Imam Jazuli, Gus Kikin, dan Gus Yusuf.
- Pemilihan ini menjadi penentu arah organisasi Nahdlatul Ulama untuk lima tahun ke depan.
Perhatian terhadap Imam Jazuli, menurut Wildan, menguat melalui gagasannya mengenai transformasi pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya santri.
Agenda yang ditawarkannya bertumpu pada tiga isu besar: persatuan NU, penguatan kembali marwah dan otoritas ulama, serta transformasi pesantren sebagai fondasi NU memasuki abad kedua.
Kemandirian finansial juga dinilai menjadi modal Imam Jazuli dalam membangun komunikasi lintas kelompok.
"Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi," jelas Wildan.
Gus Kikin dan Kekuatan Tradisi Tebuireng
Kandidat ketiga adalah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu merupakan cicit pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.
Gus Kikin membawa narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi. Salah satu gagasan yang menonjol ialah penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi NU.
Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU.
"Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan structural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU," ungkap Wildan.
Baca Juga: Wamenko Polkam: Pemulihan Korban Terorisme Jadi Tanggung Jawab Mutlak Negara
Dalam dinamika Muktamar, beredar pula persepsi mengenai dukungan kekuatan Istana terhadap Gus Kikin.
Namun, Wildan menyebut terdapat sumber lain yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Gus Yusuf Bawa Pengalaman Politik
Nama keempat adalah KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Ia memiliki modal berbeda karena pengalaman panjang di politik praktis dan organisasi kepartaian.
Gus Yusuf pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026. Keputusan tersebut kemudian dibaca sebagian kalangan sebagai langkah menuju kontestasi PBNU.
Meski telah meninggalkan jabatan politik, latar belakang tersebut membuat Gus Yusuf masih diasosiasikan dengan basis politik PKB oleh sebagian masyarakat.
Gus Yusuf menawarkan visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU, dengan agenda memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.
Tantangan utamanya, menurut Wildan, adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan perpanjangan kepentingan politik tertentu.
Bukan Sekadar Perebutan Kursi Ketum
Wildan menilai Muktamar ke-35 NU tidak sekadar menjadi arena pertarungan empat kandidat. Forum tersebut juga akan menentukan arah model kepemimpinan dan perjalanan NU memasuki abad kedua.
"Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya," tegasnya.
"Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan," imbuhnya.
Menurut Wildan, Muktamar ke-35 juga harus menjadi momentum untuk mengakhiri ketegangan dan mempertemukan kembali berbagai kelompok di tubuh NU.
Karena itu, kata dia, seluruh proses Muktamar harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat, dan siapa pun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya dengan lapang dada karena meyakini bahwa prosesnya berlangsung secara jujur, adil, terbuka, dan bermartabat.
"Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Ada Ancaman Sandera Anggota DPR, Mahasiswa Tolak Rencana Demo AMPB 27 Agustus
-
Praperadilan Febrie, Ahli: TPPU Tak Bisa Berdiri Sendiri, Harus Ada Tindak Pidana Asal
-
BNI wondrX 2026 Hadirkan Solusi Traveling Lengkap, Dari Tiket Hingga Visa Dalam Satu Zona Travel
-
Serunya Berburu Mainan di Pameran IBTE 2026 Jakarta
-
QLola by BRI Hadirkan Pengalaman Baru untuk Perkuat Layanan Digital Bisnis
-
Musim Kemarau Ekstrem, Kilang Plaju Salurkan Bantuan Logistik untuk Petugas BPBD Sumsel
-
Dokter Gigi Ini Ubah Konsep Klinik untuk Bikin Pasien Lebih Nyaman