Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan di Tengah Polemik Integritas Akademik

Suara.com - Pemberian Satyalancana Karya Satya kepada Prof. Dr. Eng. Agus Maryoto, dosen sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan pengusulan penghargaan tersebut.

Sorotan muncul di tengah persoalan integritas akademik yang telah diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Itjen Kemendiktisaintek).

Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya soal kewenangan pencabutan tanda kehormatan, tetapi juga seberapa cermat proses verifikasi dilakukan sebelum nama seseorang diusulkan menerima penghargaan yang mensyaratkan unsur kejujuran, pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan.

Pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menilai pemberian penghargaan semestinya didahului pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan integritas akademik calon penerima.

“Kalau ini jelas tidak layak. Harusnya pemerintah menelisik dugaan plagiasinya itu dulu. Setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran etika akademik baru dapat diberikan penghargaan,” ujarnya.

Ia menilai pemberian penghargaan sebelum persoalan integritas diselesaikan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.

“Kalau dicabut itu berarti kesalahan pemerintah yang tidak teliti. Kalau tidak dicabut, kok bisa orang yang melanggar etika akademik diberikan penghargaan Satya Lencana?”

Timeline Pengusulan Dipertanyakan

Pertanyaan juga muncul terkait waktu pengusulan penghargaan jika dibandingkan dengan dokumen resmi mekanisme Satyalancana Karya Satya.

Baca Juga: Alumni Unsoed: Usut Suap Saja Tak Cukup, Tata Kelola Kampus Harus Diaudit Total

Untuk periode 17 Agustus 2026, surat LLDIKTI Wilayah VI mengenai pengusulan diterbitkan pada 30 Januari 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek tertanggal 22 Januari 2026. Dokumen itu mengatur proses seleksi dan validasi calon penerima oleh perguruan tinggi.

Sementara itu, terdapat mekanisme pengusulan untuk periode 2 Mei 2026 yang berlangsung pada Oktober-November 2025.

Karena itu, publik membutuhkan penjelasan mengenai periode penghargaan yang diajukan Unsoed, waktu pengusulan, serta dokumen yang menjadi dasar proses tersebut agar kronologinya dapat diverifikasi secara terbuka.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menilai perdebatan mengenai kewenangan pencabutan Satyalancana tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari proses sebelum penghargaan diberikan.

Menurutnya, pencabutan tanda kehormatan negara memang bukan kewenangan universitas. Namun, kampus tetap memiliki tanggung jawab memastikan pengusulan dilakukan secara cermat, sekaligus memisahkan pemberian penghargaan dari persoalan integritas yang masih berjalan.

“Kampus tidak bisa mencabut Satyalancana. Namun, kampus tetap memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengambil langkah administratif yang diperlukan terhadap posisi atau jabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”