Aksi Demo 27 Agustus 2026 di DPR Tentang Apa? Ini Daftar Tuntutannya

Suara.com - Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Setidaknya ada empat kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi pada hari ini, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Melansir Antara, sejumlah massa bahkan sudah berada di sekitar Gedung DPR untuk menyiapkan spanduk dan atribut sejak sehari sebelum aksi.

Lantas, aksi demo 27 Agustus 2026 di DPR tentang apa dan apa saja tuntutan masing-masing kelompok?

Berikut daftar tuntutan AMPB, GERAM, AMDB, dan RMP4 yang dirangkum dari informasi terbaru menjelang pelaksanaan aksi.

Tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Laporan Antara mengonfirmasi bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memawa dua tuntutan utama dalam aksi 27 Agustus, yaitu:

1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini menjadi salah satu agenda utama AMPB dalam aksi di depan Gedung DPR.
2. Mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. AMPB meminta pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang lebih tegas.

Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)

Berbeda dari AMPB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa agenda yang lebih luas.

Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan membawa 10 tuntutan, yakni:

1. GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. GERAM meminta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan serta dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. GERAM menolak kebijakan perpajakan yang dianggap membebani masyarakat dan mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi kelompok pemilik modal besar.
4. GERAM menuntut penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis serta berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan dan pemangkasan anggaran untuk layanan dasar.
5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh. Tuntutan ini mencakup pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus peningkatan upah agar buruh memperoleh penghasilan yang layak.
6. GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak percepatan bantuan serta proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
7. GERAM mendorong adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, termasuk jaminan upah yang layak dan jam kerja yang manusiawi.
8. GERAM menolak perluasan peran militer di ranah sipil serta meminta pembangunan batalyon dihentikan. Mereka juga menegaskan pentingnya supremasi sipil.
9. GERAM menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta meminta orang-orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik dibebaskan.
10. GERAM mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus korupsi sekaligus memastikan aset hasil korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Tuntutan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga dijadwalkan mengikuti aksi di Jakarta. Berikut beberapa tuntutan yang dibawa AMDB:

Baca Juga: Dikawal Ratusan Ojol, Botok Tiba di Gedung DPR

1. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
3. Mendesak pemerintah menstabilkan harga barang kebutuhan pokok.

Sebelum bergerak ke Gedung DPR RI, perwakilan AMDB telah melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Depok di Gedung DPRD Kota Depok pada 26 Agustus 2026.

Agenda Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4)

Jika sejumlah massa datang membawa kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) justru berencana menggelar aksi untuk memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).

RMP4 dijadwalkan datang dari Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, dengan massa yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti tukang becak, buruh, pekerja bangunan, sopir, hingga tenaga penjualan.

Mereka berencana mengikuti aksi damai bertajuk "Jaga Indonesia" untuk menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah.