Jelang Demo, Akses Gatot Subroto ke DPR Ditutup

Suara.com - Akses kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, mulai ditutup menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026).

Pantauan di kawasan sekitar DPR pada Kamis pagi menunjukkan penyekatan dilakukan kepolisian di sejumlah titik. Kendaraan yang hendak melintas menuju area depan Gedung DPR diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif.

Penutupan diberlakukan di dua arah, baik dari sisi Gelora Bung Karno maupun dari arah Semanggi. Sejumlah pembatas jalan juga dipasang untuk mencegah kendaraan melintasi ruas yang mengarah ke kompleks parlemen.

Salah satu pekerja yang berada di kawasan Palmerah mengatakan pengaturan akses kendaraan juga berdampak pada area parkir. Kendaraan yang biasanya menggunakan akses menuju kawasan DPR diarahkan ke area parkir timur.

"Kalau untuk parkir kendaraan, diarahkan ke parkir timur," kata pekerja tersebut saat ditemui di kawasan Palmerah, Kamis pagi.

Sementara itu, kendaraan dari arah Gatot Subroto yang hendak menuju Jalan Letjen S Parman dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda. Pengendara dari arah Gelora Bung Karno juga diarahkan mencari jalur alternatif melalui kawasan Patal Senayan maupun Jalan Gelora.

Sejumlah personel kepolisian terlihat berjaga di sekitar kawasan tersebut untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kepadatan akibat penutupan jalan.

Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Jalan Gatot Subroto dan kawasan Gedung DPR diimbau mempertimbangkan rute alternatif untuk menghindari antrean maupun penumpukan kendaraan.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini dijadwalkan diikuti sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa. Beberapa kelompok tersebut antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Baca Juga: Daftar Demo dan Lokasi Aksi Massa Hari Ini 27 Agustus 2026

Masing-masing kelompok membawa tuntutan berbeda, di antaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.