- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperingatkan pimpinan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Aktivis AMPB Teguh Istiyanto menyampaikan tuntutan tersebut saat audiensi di Gedung DPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026.
- Massa AMPB mengancam akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada tanggal 15 Desember 2026.
Suara.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan peringatan keras kepada pimpinan DPR RI terkait tenggat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jika janji tersebut tak kunjung terwujud, massa AMPB memastikan bakal kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026.
Peringatan itu disampaikan aktivis AMPB, Teguh Istiyanto, saat mengikuti audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Teguh mengatakan masyarakat akan terus mengawasi kinerja para wakil rakyat yang selama ini menerima mandat sekaligus gaji dari uang pajak masyarakat.
Ia menuntut DPR menjalankan amanah tersebut dengan memberikan perlindungan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
"Kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan, dan dijamin kelangsungan hidupnya," ujar Teguh di hadapan pimpinan DPR.
AMPB Kembali 15 Desember
Teguh kemudian menagih komitmen DPR terkait target penyelesaian RUU Perampasan Aset. Ia merujuk pernyataan dalam Sidang Paripurna DPR yang menyebut pembahasan regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Bagi AMPB, 15 Desember menjadi batas waktu untuk menagih realisasi komitmen tersebut.
"Tanggal 15 Desember, lewat forum ini saya beritahukan, 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini," tegasnya.
Baca Juga: Tantang Sumpah Pocong! Botok Bantah Aksi Rakyat Pati di DPR Ditunggangi Jokowi
Teguh mengatakan kedatangan kembali AMPB bukan sekadar untuk menggelar aksi, melainkan memastikan kesepakatan yang disampaikan DPR benar-benar diwujudkan.
Ia bahkan mengaitkan hasil pada 15 Desember dengan keberlanjutan jabatan pimpinan DPR.
"Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut," pungkas Teguh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Bongkar Dalang Pembunuhan, Film "Lobang Buaya" Rilis Trailer dan Poster Menuju Tayang 1 Oktober
-
Gus Yusuf di Muktamar NU: Jangan Jegal Kader, Kembalikan Pemilihan ke AD/ART
-
Massa di Jogja Semprot Pemerintah, Janji 19 Juta Lapangan Kerja Ternyata Scam di Negeri Orang
-
Belum Jadi Polisi Sipil, Watak Militer Bikin Polri Anggap Demo Ancaman Kekuasaan
-
Ulasan Film Operasi Pesta Copet: Aksi Komedi Heist Berlatar Festival Musik!
-
eformasi Polri Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Masyarakat Sipil Harus Bergerak
-
Polda Metro Sita Golok dan 19 Anak Panah di Demo 27 Agustus, 45 Orang Jadi Tersangka
-
Indonesia Sustainability 360 Forum 2026: Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Transformasi Ekonomi Hijau
-
Anggaran BGN Tembus Rp 240 Triliun di 2027: Operasional Cuma 3%, Buat MBG 97%
-
Hujan Buatan Diklaim Tekan Polusi Jakarta hingga 57 Persen