News / Nasional
Selasa, 01 September 2026 | 10:12 WIB
kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Sumatera Selatan. (ANTARA)
Baca 10 detik
  • BNPB menyatakan luas area karhutla di Sumatera Selatan turun drastis lebih dari 88 persen sejak 2023 hingga 2025.
  • Kualitas udara di Kota Palembang pada 30 Agustus 2026 sempat memburuk dan berada pada kategori sangat tidak sehat.
  • Satgas gabungan terus melakukan operasi pemadaman dan pendinginan ketat di area seluas 67,06 hektare hingga awal September 2026.

Suara.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, diklaim Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dilihat dari luas area terbakar yang tercatat turun lebih dari 88 persen sejak 2023.

Namun, persoalan kualitas udara masih menjadi perhatian di tengah puncak musim kemarau dan fenomena El Nino 2026. Pada 30 Agustus 2026, kualitas udara di Kota Palembang sempat berada pada kategori sangat tidak sehat.

Berdasarkan data pemantauan, Stasiun Pemantau Kualitas Udara Kota Palembang pada 30 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU/AQI) berada di angka 247.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan, meski secara umum situasi di wilayah tersebut masih dinilai terkendali.

Data BNPB menunjukkan luas area terbakar di Sumsel memang mengalami penurunan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023, luas area terbakar tercatat mencapai 264.165,68 hektare. Angka tersebut turun menjadi 30.844,96 hektare pada 2024 dan kembali turun menjadi 11.879,56 hektare pada 2025.

Penurunan tersebut disebut tidak terlepas dari sistem peringatan dini, respons cepat Satgas Karhutla serta kerja sama berbagai pihak dalam menangani kebakaran.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan kekuatan personel di lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla.

"Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya" ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga: Paru-Paru Dunia dalam Kepungan Asap: Hak Bernapas di Tengah Krisis Karhutla

Hingga 30 Agustus 2026, masih terdapat sekitar 67,06 hektare area yang memerlukan pemadaman dan pemantauan ketat.

Dari luas tersebut, patroli udara mendeteksi 11 titik api dengan cakupan sekitar 45 hektare. Sementara hasil pengecekan lapangan oleh Satgas Darat menemukan area sekitar 22,06 hektare.

Tim gabungan kemudian baru memadamkan 18,36 hektare area terbakar. Sebanyak 2,5 hektare dipadamkan melalui water bombing, sedangkan 15,86 hektare lainnya ditangani melalui operasi darat.

Saat ini, penanganan difokuskan pada proses pendinginan atau cooling down di area seluas 48,7 hektare. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa tahapan tersebut menjadi penting terutama di kawasan gambut untuk mencegah munculnya kembali titik api.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi kualitas udara, terutama ketika terjadi penumpukan asap.

"Dengan kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan (ISPA) atau jantung, menggunakan masker berstandar medis (seperti N95) saat harus beraktivitas di luar rumah serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi apa pun," pesannya.

Load More