Kemensos dan BPS Kompak: Tak Ada yang Salah Soal Penempatan Desil

Suara.com - Polemik peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluhkan sejumlah masyarakat mendapat penjelasan dari pemerintah.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sama-sama menegaskan tidak ada pihak yang salah dalam proses penempatan desil.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

Pemerintah, kata dia, saat ini masih terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data.

"Memang kita menyalurkan bansos itu kan berdasarkan data yang ada. Dan sekarang terus kita perbaiki. Nah, bagi yang belum, ya kita harapkan nanti pada triwulan berikutnya bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bansos," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan kelompok desil 1 sampai dengan desil 4.

Menurut Gus Ipul, pembagian tersebut bukan berarti posisi desil dalam DTSEN sudah bersifat final.

Seiring proses pemutakhiran, posisi kesejahteraan seseorang dapat berubah.

"Nanti kalau data kita makin akurat, mungkin sudah turun desilnya, tidak 1 sampai 4, mungkin 1 sampai 3. Jadi kita lihat sambil ini adalah proses pemutakhiran," katanya.

Baca Juga: Gus Ipul: Lulusan Sekolah Rakyat Disiapkan Jadi Pekerja Terampil atau Melanjutkan Kuliah

Karena itu, Gus Ipul meminta masyarakat memahami bahwa proses yang sedang berjalan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki basis data penerima bansos.

"Untuk itu, ini tidak ada yang salah ya, ini memang bagian dari proses konsolidasi data dan kita punya komitmen untuk memperbaiki data ini," tegasnya.

BPS: Bukan Ada yang Salah, DTSEN Masih Disempurnakan

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan hal serupa. Menurut dia, munculnya ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dengan posisi desil yang tercatat tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan dalam penyusunan data.

"Jadi ini tidak ada yang salah tetapi bagian dari proses ini semua yang kita jalani dan alami saat ini adalah bagian dari proses penyempurnaan data yang dimiliki oleh kita bersama," kata Amalia.

Ia menjelaskan, pembentukan DTSEN diawali dengan proses integrasi berbagai data pemerintah yang sebelumnya tersebar dan menggunakan referensi berbeda.