- Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyatakan pengawasan imigrasi Indonesia bermasalah saat kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (9/9/2026).
- Ia meminta pemerintah membongkar jaringan TPPO, mencegah intervensi petugas, serta memperketat pengawasan penyalahgunaan visa turis oleh orang asing.
- Dampaknya, WNI sering menjadi korban di luar negeri dan membebani perwakilan Indonesia karena pengawasan lemah serta sistem teknologi mudah diintervensi.
Ia menilai negara harus memiliki keberpihakan yang lebih kuat terhadap perlindungan warga negara Indonesia, baik ketika berada di dalam negeri maupun saat bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai negara kita begitu mudah memberikan ruang kepada orang asing, tetapi ketika orang Indonesia menjadi korban di luar negeri, kita baru sibuk menangani setelah semuanya terjadi,” ujarnya.
Pembangunan teknologi seperti autogate dan sistem informasi tidak akan efektif jika masih dapat ditembus oleh intervensi atau kepentingan tertentu.
“Kita sudah bangun autogate, kita keluarkan anggaran untuk IT dan membangun sistem pengawasan. Tapi sistem yang bagus bisa rusak kalau masih ada kekuasaan atau intervensi yang bisa melewatinya,” katanya.
Karena itu, Marinus menekankan pentingnya integritas petugas dan keberanian menjalankan aturan tanpa pandang bulu.
“Persoalannya bukan hanya teknologi dan anggaran. Yang paling penting adalah integritas, kejujuran dan keberanian menjalankan aturan. Kalau sistemnya bagus tapi bisa diintervensi, akhirnya sistem itu tidak berarti apa-apa,” pungkasnya.