- Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti kesenjangan upah pekerja perempuan di perkebunan sawit pada Rabu, 9 September 2026.
- Arifah Fauzi menyatakan mayoritas pekerja perempuan di sektor sawit menerima upah lebih rendah karena jenis pekerjaannya.
- Menteri PPPA mendorong perusahaan perkebunan sawit meningkatkan kapasitas pekerja perempuan melalui sosialisasi modul pengarusutamaan gender.
Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti masih adanya kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan di sektor perkebunan sawit.
Salah satunya terlihat dari persoalan upah. Meski perempuan disebut menjadi bagian besar dari tenaga kerja di perkebunan sawit, pekerjaan yang mereka lakukan cenderung memiliki upah lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.
Arifah menyebut berdasarkan data yang disampaikan dalam sosialisasi modul pengarusutamaan gender di sektor perkebunan sawit, lebih dari separuh pekerja di perkebunan sawit merupakan perempuan.
"Kalau tadi dari data sekitar 50-80 persen pekerja di perkebunan sawit adalah perempuan, sehingga ini yang menjadi perhatian kita bersama," kata Arifah di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Namun, besarnya proporsi pekerja perempuan tersebut belum otomatis membuat mereka mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dengan pekerja laki-laki. Arifah mengatakan masih terdapat kesenjangan dalam sejumlah aspek, mulai dari akses, upah, hingga kesempatan meningkatkan kapasitas.
Ketika ditanya mengenai perbandingan upah pekerja laki-laki dan perempuan, Arifah mengaku belum melihat data detail mengenai besarannya. Namun, ia mengatakan adanya perbedaan jenis pekerjaan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
"Kalau secara detailnya saya belum melihat secara langsung, tetapi memang ada pekerjaan yang berbeda gitu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian dengan upah yang lebih tinggi itu banyaknya laki-laki," ucapnya.
Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus lebih banyak dikerjakan oleh perempuan. Karena itu, upah pekerja perempuan juga lebih rendah.
"Maka akses untuk meningkatkan kapasitas perempuan-perempuan pekerja ini yang perlu kita dorong bersama," lanjut Arifah.
Menurut Arifah, persoalan itu menunjukkan pentingnya membuka akses peningkatan kapasitas bagi pekerja perempuan di perkebunan sawit.
Ia mengatakan modul pengarusutamaan gender yang disosialisasikan bukan ditujukan untuk mempersulit perusahaan. Justru, modul tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi kerja yang memungkinkan perempuan bekerja secara lebih produktif.
"Kita ingin agar perempuan-perempuan yang terlibat di sektor perkebunan sawit ini bisa lebih produktif lagi," katanya.
Selain persoalan pekerjaan dan upah, perhatian juga diberikan kepada pekerja perempuan yang memiliki anak balita.
Menurutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan fasilitas yang dapat mendukung pekerja perempuan, termasuk tempat bermain atau daycare agar anak-anak pekerja tetap mendapatkan lingkungan yang baik selama orang tuanya bekerja.
Ia berharap penerapan modul tersebut nantinya dapat mendorong perempuan yang bekerja di sektor perkebunan sawit memperoleh hak dan kesempatan yang lebih setara.