Gibran Perintahkan Sekolah Aktifkan UKS dan Gandeng Puskesmas Hadapi Dampak Karhutla

Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta sekolah mengaktifkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan memperkuat koordinasi dengan puskesmas untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pesan itu disampaikan Gibran saat meninjau fasilitas pendidikan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9).
Menurutnya, anak-anak merupakan kelompok rentan sehingga keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas di tengah memburuknya kualitas udara.

"Yang paling penting anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode dan waktu belajar harus mengikuti kondisi udara dan kesehatan siswa," kata Gibran dikutip dari ANTARA, Jumat (11/9/2026).

Gibran meminta sekolah dan pemerintah daerah tidak ragu menyesuaikan kegiatan belajar jika kondisi udara semakin buruk. Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan metode maupun waktu pembelajaran.

"Kalau kondisi memburuk, sekolah dan pemerintah daerah harus siap menyesuaikan kembali kegiatan belajar," katanya.

Selain mengatur kegiatan belajar, Gibran menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di lingkungan sekolah.

UKS diminta tidak sekadar menjadi fasilitas pendukung, tetapi dapat digunakan untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

"Aktifkan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan kolaborasikan dengan puskesmas terdekat, agar siswa yang sakit bisa segera tertangani," ujarnya.

Koordinasi dengan puskesmas dinilai penting agar siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat segera mendapat layanan medis.

Baca Juga: Pengadilan Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Wapres Kasus Dugaan Ancaman Pembunuhan Presiden

Gibran juga mengingatkan sekolah membatasi aktivitas luar ruangan selama masa tanggap darurat asap. Penggunaan masker juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari perlindungan siswa dari paparan udara yang tidak sehat.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan siswa di tengah situasi karhutla.
Pemerintah daerah dan sekolah diminta menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi udara dan kesehatan anak.