- Wakil Presiden Filipina Sara Duterte hadir di Pengadilan Regional Quezon City pada Jumat, 11 September 2026.
- Pengadilan menunda pembacaan dakwaan ancaman berat setelah tim hukum Sara Duterte mengajukan mosi keberatan resmi.
- Sara Duterte menghadapi proses hukum dan pemakzulan akibat pernyataan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Suara.com - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menegaskan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tiga tuduhan ancaman berat atau grave threats.
Pernyataan itu disampaikan setelah Sara Duterte hadir di Pengadilan Regional Quezon City Cabang 98 pada Jumat (11/9/2026).
Ia sedianya menjalani pembacaan dakwaan, tetapi proses tersebut ditunda setelah tim hukumnya mengajukan keberatan.
“Semua upaya hukum yang diperbolehkan undang-undang sedang ditempuh oleh pengacara kami. Saya hanya mengikuti nasihat hukum mereka,” kata Sara Duterte dikutip dari Inquirer
Kasus ini berawal dari pernyataan Sara Duterte pada November 2024.
Ia mengaku telah menghubungi seseorang untuk membunuh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta Martin Romualdez yang saat itu menjabat Ketua DPR, jika dirinya terbunuh.
Atas perkara tersebut, Sara Duterte diperintahkan untuk ditahan pada 4 September 2026.
Ia kemudian membayar uang jaminan sebesar 360.000 peso atau sekitar Rp100 juta pada 5 September.
Sebelum membayar jaminan, Sara Duterte sempat menyatakan kepada pengacaranya di depan publik bahwa dirinya tidak mempercayai pengadilan Filipina.
Pernyataan tersebut kemudian menuai respons dari Joel Chua, jaksa pemakzulan dari DPR sekaligus anggota DPR Manila.
Chua menilai pernyataan Sara Duterte dapat berujung pada tindakan disipliner terhadapnya sebagai seorang pengacara, termasuk kemungkinan pencabutan izin praktik.
Selain perkara grave threats, Sara Duterte juga menghadapi proses pemakzulan di Senat Filipina terkait dugaan ancaman terhadap Presiden Marcos.
Pasal-pasal pemakzulan terhadapnya tidak hanya menyinggung dugaan ancaman tersebut.
Sara Duterte juga dituduh menyalahgunakan dana publik, menyuap pejabat pemerintah, serta mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Sementara itu pengadilan Regional Quezon City menunda pembacaan dakwaan terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte.