-
Pekerja migran Indonesia di Arab Saudi belum mengajukan aduan kepulangan pascaserangan drone Houthi.
-
Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dan imbauan keamanan bagi seluruh WNI di Timur Tengah.
-
Pasukan pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat drone Houthi sebelum memasuki ruang udara Makkah.
Suara.com - Pemerintah Indonesia belum mencatat adanya permintaan pulang dari TKI atau WNI di Arab Saudi pascamasuknya ancaman udara militer Houthi ke Mekkah Arab Saudi. Para pekerja migran Indonesia dipastikan masih bertahan dan menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa.
Kondisi lapangan yang relatif terkendali membuat situasi kerja maupun aktivitas ibadah umrah tetap bergulir tanpa hambatan berarti. Meskipun demikian, otoritas terkait terus memperketat pengawasan di kawasan rawan konflik.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan tidak ada laporan darurat yang masuk dari WNI pasca-insiden keamanan tersebut. Seluruh perwakilan diplomatik terus bersiap mendampingi warga di lapangan.
"Belum ada aduan dari PMI (yang) mau pulang terkait dengan adanya serangan kemarin, belum," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.
Laporan berkala terus dikirimkan oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah guna memastikan keselamatan warga negara. Penjagaan ketat pasukan Arab Saudi berhasil menghalau potensi bahaya sebelum mendekati kawasan pemukiman dan tempat suci.
Langkah preventif langsung diambil oleh Kementerian Luar Negeri melalui seluruh saluran komunikasi resmi di kawasan Timur Tengah. Himbauan berisi peringatan bahaya telah disebarkan secara masif agar seluruh warga tetap waspada.
"Sampai hari ini, dari perwakilan kami sudah memberikan peringatan-peringatan kepada WNI kita agar menghindari wilayah-wilayah yang potensinya terdampak konflik; tetapi sampai hari ini, seperti (ibadah) umroh, berjalan seperti biasa. Jadi, belum ada sesuatu yang signifikan terjadi," jelas Mukhtarudin.
Pemerintah mengandalkan skema pemantauan intensif bersama para diplomat dan atase ketenagakerjaan di negara-negara semenanjung Arab. Langkah mitigasi bencana dan rencana evakuasi telah disiapkan apabila situasi politik kawasan mendadak memburuk.
"Kami sudah melakukan komunikasi rutin dengan perwakilan kami yang ada di luar negeri, khususnya negara-negara timur tengah, ya. Ada atase kami di sana, ada Kementerian (Luar Negeri) juga, kami rajin untuk me-monitor situasi," kata Mukhtarudin.
Ketegangan militer ini bermula saat sistem pertahanan udara Arab Saudi berhasil melumpuhkan pesawat nirawak musuh di sektor selatan. Serangan udara yang mengincar ruang udara Kota Suci Makkah tersebut langsung dinetralisir sebelum memakan korban.
Eskalasi keamanan di wilayah Semenanjung Arabia kembali meningkat setelah milisi Houthi meluncurkan serangan udara terarah pada Selasa malam, 15 September 2026, pukul 18.50 waktu setempat. Ini menjadi insiden kedua yang mengancam kawasan Makkah setelah percobaan penembakan rudal balistik pada Juli 2017 silam.
"Pada Selasa malam, 15 September 2026, pukul 18.50 waktu setempat, Pasukan Pertahanan Udara Kerajaan Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone musuh yang diluncurkan oleh milisi Houthi teroris, sebelum memasuki wilayah udara terlarang di Kota Suci Makkah," kata juru bicara tersebut.
Juru bicara resmi Koalisi untuk Pemulihan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, mengutuk keras manuver militer yang menyasar kawasan penyebaran agama Islam tersebut. Pihak koalisi menilai tindakan ini sebagai bentuk provokasi ekstrem yang membahayakan jutaan umat Muslim di dunia.
"Tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai perbuatan tercela dan upaya untuk menargetkan tempat turunnya wahyu, tanah tempat risalah disampaikan, serta tujuan yang menjadi tempat berlabuhnya hati jutaan umat Islam dari seluruh dunia," katanya.