- Presiden AS Donald Trump menegur koresponden CNN Kaitlan Collins di markas PBB New York.
- Pemerintahan Trump sebelumnya melarang CNN meliput di Gedung Putih karena dinilai menyebarkan berita palsu.
- CNN bersama media lain menggugat kebijakan pembatasan akses peliputan tersebut ke jalur hukum pengadilan.
Sengketa tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum setelah CNN, MS NOW, dan Politico menggugat pemerintahan Trump terkait pembatasan akses mereka ke Gedung Putih.
Perselisihan itu membuat momen pertemuan Trump dan Collins di PBB menjadi sorotan.
Di satu sisi, CNN tidak memiliki akses seperti sebelumnya ke lingkungan Gedung Putih, tetapi di sisi lain tetap dapat menjalankan peliputan di markas PBB dengan akreditasi dari lembaga tersebut.
Sengketa Media Berlanjut ke Pengadilan
Persoalan akses media tersebut kini juga masuk ke ranah hukum.
Pemerintahan Trump meminta pengadilan menolak gugatan dari CNN, MS NOW, dan Politico.
Pemerintah berargumen bahwa akses ke Gedung Putih bukan merupakan hak otomatis bagi media, melainkan sebuah privilese yang dapat diatur oleh pejabat Gedung Putih, termasuk di area kepresidenan yang aksesnya terbatas.
Sementara itu, tiga organisasi media tersebut menilai pembatasan akses dilakukan secara selektif dan berkaitan dengan pemberitaan yang mereka hasilkan.
Mereka meminta pengadilan menyatakan kebijakan tersebut inkonstitusional.