- Ombudsman menemukan fasilitas mewah dan foto koruptor di Lapas Cibinong pada September 2026.
- Mantan Kalapas Wisnu Hani Putranto mengakui memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut saat rapat DPR.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat untuk mempermudah investigasi kasus ini.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan lima pejabat, yakni Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kasi Binadik, Kasi Kamtib Adi Nugroho Nur Wichaksono, serta Kepala Urusan Umum.
Langkah tersebut diambil untuk memudahkan pemeriksaan internal. Sejumlah warga binaan juga diperiksa terkait dugaan pemanfaatan fasilitas tersebut.
Kasus ini membuka kembali perbincangan tentang praktik perlakuan istimewa di lembaga pemasyarakatan. Publik mempertanyakan bagaimana fasilitas mewah bisa hadir di lingkungan yang seharusnya menegakkan keadilan dan pembinaan yang setara.
Keberadaan foto terpidana korupsi di ruang yang diklaim sebagai rumah dinas semakin memperkuat kecurigaan adanya hubungan yang tidak semestinya.
Wisnu Hani Putranto sendiri dalam LHKPN tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp3,18 miliar, termasuk beberapa aset tanah dan bangunan serta kendaraan.
Namun, fokus utama publik saat ini bukan pada harta pribadinya, melainkan pada tanggung jawab kepemimpinan selama menjabat di Lapas Cibinong.
Rapat di DPR menjadi panggung yang memperlihatkan betapa isu fasilitas mewah ini tidak bisa dianggap sepele.
Anggota dewan menekankan bahwa tindakan memindahkan barang setelah sidak Ombudsman berpotensi mengaburkan fakta. Yanuar bahkan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menipu menteri, tetapi juga rakyat Indonesia yang menyaksikan.
Hingga saat ini, proses investigasi fasilitas mewah Lapas Cibinong masih berlanjut. Ombudsman, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta DPR terus mendalami temuan tersebut. Masyarakat menunggu kejelasan apakah fasilitas mewah itu benar-benar hanya rumah dinas petugas atau justru digunakan oleh warga binaan tertentu.