- Pemerintah melalui BRIN memperkuat pusat rehabilitasi serta mengembangkan alat deteksi narkoba yang terjangkau di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
- BRIN menyoroti penggunaan vape oleh empat juta orang karena berdampak buruk bagi kesehatan dan berpotensi menyebarkan narkoba.
- Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi serta mengatasi kelebihan kapasitas di lapas.
Suara.com - Pemerintah melakukan penguatan pusat rehabilitasi, pengembangan alat deteksi yang terjangkau, hingga penyusunan regulasi berbasis riset, sebagai upaya mencegah dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas pusat-pusat rehabilitasi narkoba, termasuk melalui kajian mengenai metode rehabilitasi.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan teknologi deteksi yang murah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan.
“Kita juga mau meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta untuk memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan,” tutur Arif usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Penggunaan vape yang berpotensi menjadi celah penyebaran narkoba tutur menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba.
Arif mengatakan, pengguna vape saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang dan berdasarkan pengujian yang dilakukan BRIN, penggunaan vape juga memiliki dampak terhadap kesehatan.
“Vape ini secara medis, dari uji yang dilakukan oleh BRIN, berdampak kepada Kesehatan, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang segera harus benar-benar diantisipasi,” kata Arif.
BRIN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNN, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengkaji berbagai regulasi terkait. Kajian tersebut akan didukung hasil riset dan naskah akademik sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan.
“Intinya bahwa Presiden ingin menyelamatkan generasi ke depan Sehingga beliau ingin benar-benar generasi ke depan itu aman dari narkoba,” ujar Arif.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BNN dan BRIN, guna merumuskan kebijakan terkait rehabilitasi pengguna narkoba, termasuk mereka yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.
“Yang kedua adalah menyangkut soal khusus kepada saya diminta untuk berkoordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga termasuk Kepala BNN, kemudian Kepala BRIN, dan juga Pak Menteri untuk memikirkan terkait dengan rehabilitasi terkait itu menyangkut soal pengguna dan pemakaian narkoba di dalam lapas di mana yang saat ini itu sudah over kapasitas,” kata Supratman.