- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menyetop rekrutmen Komcad ASN akibat tewasnya Vanreko Varkas Bagaskara.
- Muhammad Hafiz menuntut investigasi independen yang transparan untuk mengungkap penyebab kematian tidak wajar para peserta pelatihan militer.
- Pemerintah didesak menyelidiki dugaan kelalaian dan mengalihkan anggaran Komcad untuk kesejahteraan prajurit serta pengadaan alutsista.
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Desakan itu disampaikan menyusul tewasnya ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, Vanreko Varkas Bagaskara, saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer Komcad di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Direktur Centra Initiative Indonesia Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah juga perlu melakukan investigasi independen dan transparan untuk mengungkap penyebab kematian Vanreko.
"Rangkaian ini menunjukan persoalan yang harus diperiksa sebagai kemungkinan kegagalan sistem," kata Hafiz dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Koalisi menilai kematian Vanreko menambah daftar korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan militer yang melibatkan masyarakat sipil.
Pada Juni 2026, lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil Komcad.
Hafiz juga menyoroti pola rekrutmen peserta. Berdasarkan analisa koalisi, terdapat instruksi, surat PAN-RB, dan surat rekomendasi kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan.
Padahal, keikutsertaan sebagai personel Komcad berdasarkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bersifat sukarela.
"Dalam birokrasi yang hierarkis, pola tersebut mengaburkan prinsip persetujuan bebas," ujar Hafiz.
Sementara Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menilai rentetan kematian peserta Komcad dapat dikategorikan sebagai unlawful death atau kematian yang tidak wajar.
"Namun demikian, berdasarkan penelusuran kami, dari keenam kematian yang terjadi sepanjang tidak ada penelusuran hukum apa pun terhadap itu," ungkap Hussein.
Atas persoalan tersebut, koalisi menyampaikan empat desakan kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan perekrutan Komcad dari kalangan ASN.
Kedua, mengalihkan anggaran Latsarmil Komcad untuk program prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, persiapan operasional, serta pemeliharaan dan pengadaan alutsista.
Ketiga, melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus kematian peserta Latsarmil Komcad, termasuk dugaan kelalaian dan tindak pidana.
Keempat, meminta Komnas HAM terlibat langsung dalam proses penyelidikan dan memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Reporter: Alif Bintang