- Tewasnya Vanreko Varkas Bagaskara saat mengikuti Latsamir Komcad dinilai menyibak dampak buruk militerisme di ranah sipil.
- Haeril Halim berpendapat peristiwa itu terjadi akibat penerapan pola kerja militer yang dipaksakan pada ranah kerja sipil
- Budaya kerja sipil yang didukung pola pikir kritis dan inovasi tak cocok disandingkan dengan gaya tentara yang menuntut kepatuhan dan ketahanan fisik berlebih
Suara.com - Kabar tewasnya seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif bernama Vanreko Varkas Bagaskara saat mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsamir Komcad) pada Sabtu, (26/9/2026) lalu, menyibak dampak buruk militerisme di ranah sipil.
Vanreko dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami heatsroke usai mengikuti latihan di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat, (25/9/2026).
Manager Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim berpendapat peristiwa itu terjadi akibat penerapan pola kerja militer yang dipaksakan pada ranah kerja sipil.
Sebab, budaya kerja sipil yang didukung pola pikir kritis dan inovasi tak cocok disandingkan dengan gaya tentara yang menuntut kepatuhan dan ketahanan fisik berlebih.
"Apa gunanya menerapkan latihan yang lebih menuntut ketahanan fisik, yang seharusnya diperuntukkan bagi personel militer namun malah dipaksakan kepada ASN yang sehari-hari lebih banyak melakukan kerja-kerja administratif?" celetuk Haeril kepada Suara.com pada Senin, (28/9/2026).
Ia menanggap pemerintah seakan tidak belajar dari kasus serupa yang menimpa lima peserta seleksi manajer Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu.
"Kematian almarhum menunjukkan para pemimpin negara tidak melakukan evaluasi dan belajar. Padahal desain pelatihan militer dasar untuk warga sipil ini sudah bermasalah dari awal tapi tetap dilanjutkan hingga terus memakan korban jiwa." ungkapnya.
Kata dia, dalih bela negara yang kerap digaungkan pemerintah, justru hanya terkesan menjadi bentuk pembiaran jatuhnya korban jiwa dalam program Latsamir Komcad.
Penerapan latihan Komcad dengan peserta sipil juga ia anggap sebagai bentuk upaya militerisme buat merangsek masuk ke ranah sipil.
Akibatnya, alih-alih menjadi instrumen pertahanan yang efektif, Komcad hanya berpeluang menjadi alat represif bagi suara kritis.
"Gejala ini sudah mulai terlihat dengan adanya pengerahan anggota Komcad dalam menghadapi aksi mahasiswa bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ di Jakarta 12 Juni lalu," tutur Haeril.
Atas dasar itu, Amnesty meminta pemerintah untuk menyetop segala bentuk upaya militerisme di bidang sipil. Termasuk penerapan Latsamir Komcad pada setiap instansi pemerintah.
Haeril juga menegaskan, pemerintah perlu melakukan investigasi secara independen untuk menguak penyebab pasti kematian korban dan memastikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
"Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Latsarmil ini perlu bertanggung jawab secara hukum. Keluarga korban dan masyarakat berhak atas kebenaran dan keadilan," pungkas Haeril. (Reporter: Alif Bintang)