- UGM mengkritik wacana pemerintah menerapkan pendidikan gratis menyeluruh karena berpotensi memunculkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat.
- Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, menyatakan kelompok kaya harus tetap membayar biaya pendidikan sebagai kontribusi solidaritas.
- Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, menegaskan negara harus memprioritaskan penyelesaian masalah ketimpangan struktural dibanding pendekatan populis.
Suara.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pimpinan kampus memperingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara pukul rata tanpa memperhitungkan aspek keadilan dan prioritas bagi kelompok masyarakat miskin.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, menilai bahwa skema pendidikan gratis yang menyasar seluruh lapisan masyarakat justru berpotensi memunculkan ketidakadilan sosial.
Menurutnya, kelompok masyarakat mampu atau kaya seharusnya tetap dibebankan kewajiban membayar biaya pendidikan sebagai bentuk kontribusi dan solidaritas sosial.
"Kalau pendidikan gratis ini kan kalau diberikan pada orang yang kaya itu justru malah menjadi tidak fair," kata Wening ditemui di UGM, Rabu (30/9/2026).
Ia menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Disampaikan Waning bahwa akses pendidikan tinggi di Indonesia saat ini baru mencakup sekitar 30 persen dari populasi usia kuliah.
Oleh karena itu, anggaran dan kebijakan negara semestinya difokuskan untuk melebarkan cakupan akses tersebut bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa menunda kuliah demi bekerja.
"Karena yang kaya bisa bayar. Orang-orang yang anak-anak jenderal, anak-anak pengusaha digratiskan. Jadi enggak sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya sih sebetulnya yang sangat penting itu adalah perluasan," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, mengkritik rencana kebijakan tersebut agar tidak sekadar menjadi narasi politik yang mengabaikan problem utama bangsa.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian akar masalah berupa ketimpangan ekonomi dan sosial sebelum menggulirkan program berskala nasional.
"Tapi dengan demikian kalau mau bicara soal pendidikan gratis, ini kan kayak-kayak kampanye politik aja gitu," tutur Arie.
Arie menambahkan bahwa skema bantuan pendidikan wajib memprioritaskan kelompok terbelakang serta keluarga yang tidak tertampung dalam struktur ekonomi.
Pihaknya mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pendekatan populis yang mengabaikan realitas ketimpangan struktural di tengah masyarakat.
"Karena itu, mestinya negara memikirkan problem struktural dibandingkan sekadar populisme," tegasnya.
Guna mencegah salah sasaran, pimpinan UGM menyarankan agar perguruan tinggi diberikan peran untuk mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan fasilitas bebas biaya.
Dengan demikian, beban keuangan tidak ditanggung sepenuhnya oleh negara. Sementara kelompok mampu tetap menjalankan kewajiban pembiayaan secara proporsional.