- Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menolak syarat dukungan dua fraksi parlemen untuk capres di Yogyakarta, Rabu (30/9/2026).
- Penolakan tersebut disampaikan karena aturan pembatasan itu dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memicu oligarki politik.
- Partai Gema Bangsa menargetkan kemenangan di 30 dari 40 daerah pemilihan potensial untuk Pemilu 2029.
Suara.com - Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana syarat pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres harus mendapatkan dukungan minimal dua fraksi di parlemen.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai kebijakan tersebut mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya oligarki politik di Indonesia.
"Keputusan MK itu adalah partai peserta pemilu itu boleh mengajukan calon presiden. Maka Partai Gema Bangsa tetap ingin mengacu pada keputusan MK," kata Rofiq usai menggelar silaturahmi kebangsaan bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (30/9/2026).
Ia menilai wacana itu merupakan wujud dari dorongan kepentingan kelompok tertentu dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan efisiensi pembiayaan pemilu.
Menurut Rofiq, pembatasan tersebut mengancam kesehatan demokrasi yang seharusnya menjamin kontestasi secara terbuka.
"Kalau dua fraksi nanti oligarki bermain. Nanti ada kepentingan yang terlalu besar untuk mengendalikan. Jadi saya kira ini bukan soal alasan pembiayaan, tapi ini alasan kepentingan," tegasnya.
"Jadi saya berharap MK harus menjadi satu-satunya pijakan dalam membuat undang-undang itu," imbuhnya.
Tak hanya menolak wacana tersebut, Rofiq menyentil praktik sentralisme kekuasaan yang bertahan hingga saat ini justru memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat atas.
"Sentralisme itu cenderung mengkooptasi dan sentralisme itu penuh dengan kebohongan. Pusat hanya banyak memberikan janji-janji, tetapi keadilan dan pemerataan tidak pernah terjadi," ujarnya.
Sistem desentralisasi politik dinilai penting untuk digaungkan untuk memutus rantai sentralisme kekuasaan di tingkat pusat.
"Karena yang paling penting itu bagaimana kita bisa meyakinkan kepada akar rumput untuk bisa menerima gagasan soal desentralisasi dan bahkan beliau tadi Profesor Haedar Nashir juga menyampaikan harus dikuatkan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa itu harus menjadi satu tagline, satu kesatuan agar itu menjadi spirit perjuangan," ungkapnya.
Selain mengusung desentralisasi, Partai Gema Bangsa turut mengadopsi tata kelola organisasi Muhammadiyah yang mengandalkan kelembagaan ketimbang figur kepemimpinan tunggal.
Model ini diharapkan mampu melahirkan kader dan pemimpin politik yang lebih berkualitas.
Menghadapi Pemilu 2029, Partai Gema Bangsa menyatakan optimisme tinggi untuk melenggang ke Senayan. Dengan mengandalkan jajaran pengurus berlatar belakang aktivis dan politisi berpengalaman, partai baru ini telah merancang strategi pemenangan di sejumlah daerah pemilihan potensial.
"Kami sudah memetakan 40 dapil, 40 dapil ini menjadi battle ground pertempuran kami, kami akan bekerja keras dan kami akan setidak-tidaknya dari 40 itu minimal 30 harus kami dapatkan," tandasnya.