- Ekonom UGM Rijadh menyatakan kepatuhan pajak masyarakat bergantung pada manfaat nyata belanja negara.
- Realisasi pajak hingga Oktober 2026 mencapai 76,2 persen, menyisakan kekurangan target sebesar Rp514 triliun.
- Pemerintah disarankan mengoptimalkan administrasi perpajakan dan menargetkan wajib pajak berpenghasilan tinggi secara adil.
Suara.com - Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, menilai kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat bergantung pada manfaat yang mereka rasakan dari uang yang disetorkan kepada negara.
Hal itu sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.
Adapun realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2026 baru sekitar 76,2 persen atau Rp1.796,8 triliun. Adapun targetnya akhir tahun ini dapat menembus sebesar Rp2.310,8 triliun.
"Dukungan publik itu tidak hanya dibangun dari imbauan itu kan. Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata bagi mereka yang membayar pajak itu," kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Rijadh, persoalannya bukan semata apakah masyarakat bersedia membayar pajak. Namun apakah belanja negara yang bersumber dari pajak tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan publik.
Pemerintah perlu menunjukkan kinerja program-program besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, bukan hanya besaran anggaran yang telah diserap.
Pemerintah perlu memanfaatkan waktu yang tersisa dengan langkah yang paling realistis, yakni mengoptimalkan administrasi perpajakan.
Pemerintah dapat menagih tunggakan, menyelesaikan pemeriksaan yang sudah berjalan, serta memanfaatkan data Coretax untuk menemukan ketidaksesuaian laporan wajib pajak.
Tak hanya itu, aspek keadilan dalam mengejar penerimaan pajak tetap perlu dihadirkan. Termasuk menarik pajak dari pihak-pihak berpenghasilan tinggi.
"Jadi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau koperasi besar yang menikmati profit tinggi karena kenaikan harga komoditas ya, ini kan mereka jelas punya kapasitas bayar yang lebih baik ya dan ada risiko celah kepatuhan yang juga paling besar," ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah, tidak menggunakan cara-cara yang hanya mengejar penerimaan jangka pendek tetapi mengganggu dunia usaha.
Praktik ijon atau menarik setoran yang semestinya menjadi penerimaan tahun berikutnya, serta menahan restitusi pajak dinilai perlu dihindari.
"Jadi menurut saya, coba untuk dikejar ke arah sana (penghasilan tinggi) mungkin ya, dibandingkan dengan menerapkan kebijakan pajak ke bawah," pungkasnya.