- Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan program kerja calon Kapolri di DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026.
- Suyudi menetapkan program prioritas 100 hari untuk mengevaluasi masalah kepolisian dan menghadirkan perbaikan nyata.
- Ia menegaskan bahwa perubahan Polri harus dimulai dari pimpinan tanpa ada pelanggaran hukum oleh personel.
Suara.com - Calon Kapolri, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, memaparkan rencana program kerja dan komitmen kepemimpinannya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam penyampaian visi-misinya, Suyudi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta pemetaan masalah pada tahap awal kepemimpinannya melalui program 100 hari pertama.
"Hari pertama sampai 30 mengetahui keadaan sebenarnya, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons 110, tunggakan atau perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi," ujar Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Ia menambahkan, evaluasi dilanjutkan pada fase berikutnya hingga mencapai tahap pembuktian.
"Begitu juga temuan dugaan tindak pidana, dan kemudian hari ke-31 sampai 60, yaitu menguji perbaikan, hari 61 ke 100 memperlihatkan hasil dan mengoreksi kegagalan," tegasnya.
Guna menghadirkan dampak nyata secara cepat, Suyudi menetapkan sejumlah prioritas utama yang terangkum dalam quick win 100 hari.
"Mulai dari ruang publik aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, bersih judi daring dan penipuan digital, 110 respons cepat dan SPKT ramah korban, perkara terlacak SP2HP pasti, bersih ke dalam, Polres kuat, Polsek tangguh, KUHP-KUHAP siap, dan scientific investigation," jelasnya.
Suyudi menegaskan bahwa program 100 hari pertama difokuskan pada pembuktian arah kebijakan Polri ke depan, bukan sekadar ajang formalitas.
"100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program, 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah," katanya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya teladan dari pimpinan dalam membawa perubahan di tubuh kepolisian.
Menurutnya, pembenahan internal harus dimulai dari tingkat atas dan tercermin langsung dalam pelayanan di lapangan.
"Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan. Saya akan turun ke lapangan bukan untuk cari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan," ungkapnya.
Di akhir pemaparannya, Suyudi memberikan peringatan keras terkait integritas dan profesionalisme seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas.
"Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum, sebaliknya tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang," tegas Suyudi.