- Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat baru pada 1 Oktober 2026, menjadikan total kabinet 49 menteri dan 57 wakil menteri.
- Pakar UGM Agustinus penambahan kabinet ini paradoks dengan efisiensi anggaran dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
- Pemekaran lembaga tersebut dikritik karena memperlambat birokrasi, menguras APBN, serta diduga bernuansa bagi-bagi kekuasaan politik jangka pendek.
Suara.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melantik 18 pejabat baru pada reshuffle kabinet ketujuh, Kamis (1/10/2026) kemarin, menyisakan kritik.
Keputusan menambah jajaran kabinet menjadi total 49 menteri dan 57 wakil menteri dinilai memicu paradoks di tengah wacana efisiensi anggaran dan ancaman defisit fiskal bulanan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mempertanyakan urgensi ekspansi struktur pemerintahan yang semakin gemuk tersebut.
"Apa ini yang disebut efisiensi anggaran di tengah defisit fiskal tiap bulan? Ada paradoks antara amanat persiden untuk efisiensi anggaran dan fakta empiris yang terjadi dan ini sebagai tanda inkonsistensi sikap presiden," kata Subarsono kepada Suara.com, Jumat (2/10/2026).
"Kalau inkonsistensi sikap ini sering terjadi, maka akan berpotensi mengurangi legitimasi dan public trust pada presiden," katanya menambahkan.
Pembengkakan jajaran birokrasi tinggi tidak hanya menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gemuknya kabinet, diprediksi bakal memperlambat proses pengambilan keputusan, memicu tumpang tindih kewenangan, serta mengaburkan akuntabilitas publik jika suatu program pemerintah mengalami kegagalan.
Saya pikir, tidak salah, kalau saya berpikir bahwa pembengkakan jumlah kementerian dan pejabat tinggi lebih bernuansa kepentingan praktis dan jangka pendek untuk mengakomodir orang-orang di sekitar presiden dan balas jasa kepada parpol yang mendukungnya.
Kendati demikian, Subarsono mengakui ada sedikit titik terang dalam reshuffle terbaru kemarin. Dalam hal ini, terkait dengan penunjukan Menteri Luar Negeri dan Menko Polkam baru yang dinilai tepat secara rekam jejak.
Namun, penunjukan figur lain seperti Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan justru kembali menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya Luky sebelumnya sudah dicopot oleh Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Direktur Jenderal Anggaran ketika Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Di sisi lain, komitmen Presiden Prabowo dalam agenda "bersih-bersih" kementerian dari praktik korupsi diragukan bisa tercapai melalui pemekaran lembaga.
Hal itu, melihat karakter korupsi di Indonesia yang bersifat masif dan melibatkan jaringan elite politisi. Ia menilai kondisi itu tidak akan bisa diredam hanya dengan menambah jumlah pejabat pengawas.
"Presiden selaku pimpinan koalisi merah putih ada konflik kepentingan antara keinginan bersih-bersih kementerian di satu pihak dengan di pihak lain, menjaga keharmonisan dan persatuan para anggota parpol koalisi. Sehingga tidak bisa tegas dan lugas dalam bertindak, ketika menyaksikan fenomena korupsi," tegasnya.
Jika kompromi politik terus mengalahkan standar kompetensi, Subarsono memperingatkan pemerintahan Prabowo akan menghadapi ancaman ketidakstabilan baru. Tanpa perbaikan kinerja yang nyata, publik memprediksi gelombang perombakan kabinet tidak akan berhenti di titik ini.
"Yang akan terjadi, presiden sebatas membuat pernyataan politik saja sebagai lip service (basa basi) dalam hidup di negara demokrasi ini. Kita tunggu saja babak berikutnya apa yang terjadi," tandasnya.