- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menyentil Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR pada Jumat, 2 Oktober 2026.
- Abdul Wachid menilai Kementerian Haji dan Umrah belum transparan terkait rincian penghitungan biaya haji dan mengingatkan prosedur ketat audit forensik.
- Wamenhaj Dahnil Anzar sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo mendorong audit forensik tata kelola keuangan haji di Istana Kepresidenan pada 29 September 2026.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menyentil Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak terkait wacana audit forensik atas tata kelola keuangan haji.
Abdul Wachid justru mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang dinilai belum transparan mengenai rinci penghitungan biaya haji.
"Berapa kali kita memberikan kelonggaran pada pemerintah untuk menghitung berapa biaya haji, gak ketemu terus. Ini harus kita kawal," ujar Abdul Wachid di Gedung DPR, dikutip Jumat (2/10/2026).
Ia mengingatkan, audit forensik memiliki prosedur dan mekanisme yang ketat, bukan cuma asal bicara.
"Apa itu audit forensik? Ya, audit forensik itu ada aturan mainnya. Tidak hanya ngomong audit forensik," ujar dia.
Sebelumnya Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (29/9/2026).
Menurutnya audit diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji secara menyeluruh.
Pemerintah ingin memastikan kondisi pengelolaan keuangan haji berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan asumsi.