- Demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil di Yogyakarta pada 10 November 2026 berujung ricuh ketika massa menyerang Gedung DPRD DIY.
- Aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan gas air mata dan kendaraan taktis hingga melakukan pengejaran sampai Bundaran UGM.
- Komnas HAM dan Kompolnas turun tangan menyelidiki dugaan kekerasan aparat serta perbedaan keterangan dengan pihak UGM terkait penanganan massa.
Suara.com - Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 yang awalnya berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer berujung ricuh setelah massa bergerak ke sekitar Gedung DPRD DIY. Pembubaran massa oleh aparat menggunakan kendaraan taktis dan gas air mata kemudian diikuti pengejaran hingga kawasan Tugu hingga Bundaran UGM.
Kericuhan yang merembet ke sekitar kampus memunculkan persoalan baru. Selain dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat dalam menangani massa di lingkungan perguruan tinggi.
Kronologi: Dari DPRD, Malioboro, hingga Bundaran UGM
Untuk memahami bagaimana kericuhan mencapai kawasan UGM, rangkaian peristiwa perlu ditarik sejak demonstrasi berlangsung di pusat kota.
Aksi memperingati Hari Pahlawan itu sudah dimulai sejak siang dan digelar oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM).
Aksi tersebut melibatkan beberapa kelompok mahasiswa, di antaranya Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, hingga BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Titik aksi setidaknya berada di Titik Nol Kilometer, Kantor Gubernur DIY, serta Kantor DPRD DIY di Malioboro.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahkan sempat menemui dan berdialog dengan massa aksi yang berada di halaman depan pintu Kepatihan.
Menjelang sore, massa bergerak dan memusatkan aksi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, aksi masih berjalan dengan tertib.
Setelah sebagian besar peserta aksi membubarkan diri, situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB. Menurut kronologi yang disampaikan Polda DIY, sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY dan melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, serta lemparan batu.
Polisi kemudian mengerahkan empat satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Penindak Huru-Hara Brimob. Sebanyak 60 personel Satuan Penindak Perusuh turut diterjunkan dengan kendaraan taktis untuk mendorong massa ke arah utara Malioboro.
Pada pukul 21.00 WIB, aparat mulai memukul mundur massa hingga kawasan Tugu Yogyakarta. Sepanjang proses tersebut, polisi menggunakan water cannon dan gas air mata. Lemparan batu serta petasan juga terjadi selama kericuhan berlangsung.
Pengejaran dan penindakan kemudian semakin bergeser dan meluas hingga Bundaran UGM.
Hal ini diakui Polda DIY yang menyebut penanganan kericuhan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Gedung DPRD DIY, Malioboro, Tugu, hingga bundaran depan UGM.
Mahasiswa Ditangkap dan Terluka
Pengejaran massa hingga kawasan Bundaran UGM turut menyeret mahasiswa ke dalam penanganan aparat. UGM mengonfirmasi delapan mahasiswanya terdampak kericuhan yang berlangsung pada 10 November 2026 hingga dini hari 11 November 2026.
Delapan mahasiswa tersebut terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Tujuh mahasiswa telah dipulangkan setelah sempat diamankan di Polda DIY, sedangkan satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Enam mahasiswa FISIPOL yang telah dipulangkan kemudian diarahkan menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Akademik UGM untuk memastikan kondisi fisik mereka setelah ditangkap.
Di sisi lain, Polda DIY mencatat sebanyak 157 orang diamankan setelah kericuhan tersebut. Dari jumlah itu, 154 orang telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan.
Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyatakan tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana, termasuk 22 anak di bawah umur.
Tiga orang lainnya mendapat penanganan berbeda. Satu orang berinisial MGYP (23) ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga membawa bom molotov, petasan, dan pisau lipat.
Adapun dua orang yang dinyatakan positif narkoba masing-masing berinisial MFR (23), seorang mahasiswa asal Sulawesi Selatan, serta MAS (25), wiraswasta asal Sleman.
"Sementara itu, setelah dilakukan pengecekan urine, ditemukan 2 orang positif narkoba kemudian diserahkan ke BNNP DIY," kata Novita.
Selain sejumlah mahasiswa yang sempat diamankan, muncul dugaan penggunaan gas air mata di sekitar Bundaran UGM yang efeknya terasa hingga ke dalam lingkungan kampus.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM, Mesa Syafitra, menyampaikan bahwa efek gas air mata masih terasa di sejumlah titik kampus, di antaranya Lapangan Grha Sabha Pramana (GSP) dan Jalan Bulaksumur.
"Dalam konteks harusnya UGM sebagai institusi kampus akademik itu ada penanganan khusus untuk pengendalian massa, dan harusnya ya asap gas air mata itu tidak masuk ke area kampus," kata Mesa.
Dampak terhadap mahasiswa tersebut menjadi salah satu persoalan yang hendak ditelusuri UGM melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Tim ini akan menghimpun keterangan mahasiswa dan masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri dugaan kekerasan selama pengamanan aksi.
Rektor UGM Ova Emilia menegaskan pencarian fakta harus dilakukan secara independen dan berbasis bukti. Kampus juga berencana mengajak perguruan tinggi lain untuk bergabung dalam tim tersebut.
"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," ujar Ova.
Polisi dan UGM Punya Keterangan Berbeda
Polisi dan UGM memiliki keterangan berbeda terkait penanganan massa di Bundaran UGM setelah aksi demonstrasi berujung ricuh pada 10 November 2026.
Kepolisian mengklaim personelnya tidak masuk ke area kampus, bahkan tidak mengarahkan tembakan gas air mata ke wilayah tersebut. Sementara itu, pihak UGM menilai pengerahan aparat di sekitar pintu masuk kampus sudah mengganggu ruang aktivitas akademik.
Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo menyebut personel hanya bersiaga sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas kampus dan memilih menahan diri, termasuk tidak menggunakan water cannon di titik tersebut.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM," ujar Langgeng.
Sementara itu, Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan polisi mendatangi Bundaran UGM setelah memantau pergerakan massa dari Kota Yogyakarta sekitar pukul 22.00 WIB.
Kedatangan aparat, kata dia, bertujuan memadamkan api dan mengamankan situasi setelah mendapat laporan adanya penganiayaan terhadap dua warga serta pembakaran pembatas jalan.
Dhimas memastikan tidak ada personel yang masuk ke dalam batas kampus UGM. Ia turut membantah gas air mata ditembakkan ke arah lingkungan kampus.
"Dan saya tegaskan tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, termasuk tidak ada anggota yang merangsek masuk ke dalam batas lokasi kampus UGM," kata Dhimas.
Menurut Dhimas, penggunaan gas air mata dilakukan ke arah timur atau Jalan Colombo ketika posisi aparat terdesak massa.
Di sisi lain, pihak UGM memiliki pandangan berbeda mengenai batas kawasan kampus.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro menyebut Bundaran UGM secara de facto merupakan bagian dari ruang aktivitas sivitas akademika.
"Menurut saya iya (Bundaran UGM sudah masuk wilayah kampus). Kalau menurut saya ya. Jadi menurut kami, itu adalah sebuah wilayah, sebuah zona di mana secara de facto, ya mungkin di de jure-nya tidak, tapi secara de facto itu adalah bagian dari kita semua beraktivitas mulai dari situ," kata Wening.
Dekan FISIPOL UGM Gabriel Lele turut menilai bahwa pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis kampus sudah merupakan bentuk intimidasi, meskipun polisi mengklaim tidak melewati batas administratif UGM.
"Tetapi teman-teman tolong catat Bunderan UGM itu adalah pintu masuknya UGM. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang mau rumahnya, pintu masuknya itu diganggu oleh siapapun," tandas Gabriel.
Kampus Bukan Ruang Bebas Hukum, tetapi Bukan Wilayah Kekerasan
Perbedaan keterangan polisi dan UGM membuat persoalan bergeser dari sekadar soal batas wilayah. Pertanyaannya, sejauh mana aparat boleh menggunakan kekuatan ketika pengejaran massa sudah mendekati ruang aktivitas sivitas akademika?
Dosen HI UGM sekaligus pihak yang terlibat dalam Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad), Suci Lestari Yuana, menilai kampus semestinya tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan sivitas akademika.
"Kampus, sekolah, dan rumah sakit seharusnya menjadi ruang aman," kata Suci.
Prinsip kebebasan akademik menjadi salah satu alasan kampus perlu memastikan mahasiswa dapat menyampaikan pendapat tanpa intimidasi.
Namun, status kampus sebagai ruang akademik bukan berarti mahasiswa berada di luar jangkauan hukum. Aparat tetap memiliki kewenangan menangani tindak pidana atau kerusuhan, tetapi tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum serta dilakukan sesuai kebutuhan dan prinsip proporsionalitas.
Masalah muncul ketika pengejaran massa berpotensi berdampak terhadap warga yang tidak terlibat, termasuk mahasiswa dan pekerja kampus.
Dalam situasi seperti itu, penggunaan kekuatan tidak cukup dinilai dari tujuan mengendalikan massa, tetapi juga dari risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan orang lain.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, menegaskan perlindungan terhadap sivitas akademika merupakan bagian dari tanggung jawab universitas. Namun, ia mengatakan UGM tetap menghormati institusi hukum dan aparat yang menjalankan kewenangannya.
Sikap kampus dalam merespons peristiwa tersebut harus berbasis data, bukan spekulasi. Hal itu diperlukan karena informasi yang beredar, terutama di media sosial, memiliki banyak versi dan perlu diverifikasi.
"Kami menyadari betul bahwa krisis ini jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban dan kita sebagai masyarakat ilmiah harus berdiri pada posisi untuk menjaga kebebasan hak-hak warga negara terlindungi," kata Arie.
UGM tidak menempatkan diri berhadap-hadapan dengan aparat maupun pemerintah. Namun, kampus tetap memiliki koridor untuk memastikan hak-hak sivitas akademika terlindungi dan setiap keputusan mengenai peristiwa tersebut didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi.
Komnas HAM Turun Tangan
Perbedaan keterangan antara polisi dan UGM membuat penelusuran fakta menjadi penting. Komnas HAM kini turun langsung untuk menguji rangkaian peristiwa, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih dalam pembubaran aksi 10 November 2026.
Komnas HAM telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah titik, mulai dari kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM. Langkah itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan yang diperoleh dengan kondisi di lapangan serta rekaman yang tersedia.
Selain mendatangi lokasi, Komnas HAM mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan korban. Pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap beberapa korban yang menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk korban di RSUP Dr. Sardjito yang disebut mengalami luka akibat selongsong gas air mata.
Salah satu fokus pemeriksaan adalah dugaan penggunaan kekuatan berlebih atau excessive use of force oleh aparat.
Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan akhir. Komnas HAM masih mencocokkannya dengan keterangan korban, saksi, aparat, dan bukti lainnya.
Rekaman CCTV menjadi salah satu bahan penting untuk merekonstruksi kejadian sejak sekitar pukul 22.00 WIB hingga dini hari, khususnya di Bundaran UGM.
Dari rekaman itu, Komnas HAM menyebut terdapat gambaran mengenai pergerakan gas air mata hingga ke lingkungan kampus, meski temuan tersebut masih harus diuji dengan bukti lainnya.
"Tadi juga sudah diputarkan ya CCTV dari UGM, terutama yang dari jam 10 (malam) sampai dini hari. Bagaimana kita bisa melihat gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi," kata Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah setelah melihat rekaman CCTV UGM.
Pemeriksaan turut diarahkan untuk mengetahui bagaimana penggunaan gas air mata dan water cannon berlangsung di lapangan. Komnas HAM sebelumnya telah bertemu Polda DIY sehingga keterangan dari aparat akan dibandingkan dengan temuan di lokasi dan kesaksian pihak lain.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran HAM sekaligus merumuskan rekomendasi yang perlu diberikan kepada pihak terkait.
Kompolnas Minta Polisi Buka Terang, Mana Aksi Damai dan Tindakan Kriminal
Tak hanya Komnas HAM yang bergerak mencari fakta dalam rangkaian kericuhan tersebut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut bergerak untuk memastikan proses penanganan dilakukan secara tepat.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya turut menelusuri sejumlah video dari media sosial, termasuk rekaman di kawasan Bundaran UGM, untuk memastikan peristiwa yang terjadi.
Anam mengatakan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kawasan UGM. Kompolnas turut mencocokkan rekaman dengan lokasi kejadian dan meminta Propam melihat langsung titik-titik yang muncul dalam video.
Kompolnas mendorong proses pemeriksaan dilakukan secara cepat dan transparan. Jika nantinya ditemukan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, Anam meminta agar tindakan tegas diberikan sesuai ketentuan.
"Harapan besarnya ya enggak dalam waktu yang lama, dalam waktu yang cepat, itu sudah terang-benderang. Kalau memang ada anggota kepolisian, komitmennya akan, memang ditindak tegas ya," tegas Anam.
Menurut Anam, penting untuk membedakan aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tindakan yang membawa atau menggunakan benda berbahaya.
Ia menyinggung temuan rekaman mengenai letusan mercon atau kembang api sebagai salah satu penanda meningkatnya eskalasi di lapangan.
Temuan itu kemudian dikaitkan dengan barang yang kini disita polisi dalam perkara yang masih dikembangkan, meski keterkaitan setiap benda dan pelaku tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
"Kalau ada yang memang melakukan upaya-upaya membawa bom molotov, membawa bensin, membawa petasan dan sebagainya, ya, itu bukan agendanya mahasiswa," ungkapnya.
Dengan demikian, penanganan kasus tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah orang yang diamankan atau menetapkan tersangka.
Penelusuran juga harus memastikan siapa yang melakukan kekerasan, siapa yang membawa benda berbahaya, serta apakah tindakan aparat dalam membubarkan massa telah dilakukan sesuai prosedur.
Di titik inilah pemeriksaan Komnas HAM, Propam, Kompolnas, hingga TGPF yang diinisiasi UGM menjadi penting.
Hasilnya diharapkan dapat memperjelas rangkaian kericuhan, memisahkan aksi mahasiswa dari tindakan kriminal, sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti melanggar aturan harus bertanggung jawab.