- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung mutasi 88 perwira Polri di Jakarta.
- Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada tanggal 2 Oktober 2026.
- Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kinerja kepolisian, mencakup promosi, Mabes Polri, serta pergantian kapolda wilayah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai mutasi 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Sahroni mengatakan Komisi III DPR RI mendukung langkah mutasi yang dilakukan Suyudi setelah resmi menjabat sebagai Kapolri. Menurutnya, keputusan tersebut tentu telah melalui pertimbangan internal dan evaluasi institusi.
“Saya yakin, mutasi ini dilakukan untuk memperkuat dan makin mengoptimalkan kinerja Polri di masa depan,” kata Sahroni seperti dikutip SUARA.COM dari ANTARA di Jakarta, Minggu.
Politikus dari Komisi III DPR RI itu berharap perubahan susunan jabatan tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kinerja jajaran kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga berharap para pejabat yang mendapat tugas baru mampu membawa Polri semakin dekat dengan tujuan utamanya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Sahroni, tantangan keamanan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin beragam sehingga membutuhkan jajaran kepolisian yang mampu bekerja secara optimal.
Mutasi tersebut dilakukan sehari setelah Suyudi resmi menjabat sebagai Kapolri. Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Telegram tersebut mencakup mutasi dan rotasi terhadap 88 pati dan pamen, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel mendapat promosi atau menempati jabatan baru. Pergantian juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri serta 19 posisi kepala kepolisian daerah (kapolda).
Di tingkat Mabes Polri, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian. Komjen Pol. Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri, dan Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri.
Selanjutnya, Irjen Pol. Hery Herjawan ditugaskan sebagai Kabaharkam Polri, Irjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri, serta Irjen Pol. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.
Posisi Aslog Kapolri dipercayakan kepada Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan, sedangkan Brigjen Pol. Deni Dharmapala ditugaskan sebagai As SDM Kapolri.
Sejumlah jabatan strategis lainnya juga berganti. Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap ditugaskan sebagai Kadivpropam Polri, Irjen Pol. Roberto G.M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri, dan Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 Antiteror Polri.
Kemudian, Irjen Pol. Ahrie Sonta N. ditugaskan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri, serta Kombes Pol. Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri.
Perubahan juga terjadi di tingkat kewilayahan. Sejumlah kapolda baru ditugaskan memimpin kepolisian daerah, di antaranya Irjen Pol. Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Suwondo Nainggoan sebagai Kapolda Maluku, dan Irjen Pol. Suhendri sebagai Kapolda Kepri.
Selain itu, Irjen Pol. Arman Achdiat ditugaskan sebagai Kapolda Riau, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto sebagai Kapolda NTT, dan Irjen Pol. Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat.
Mutasi tersebut menjadi salah satu langkah awal Suyudi dalam menata jajaran kepolisian setelah resmi menggantikan Kapolri sebelumnya.