- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyikapi wacana kuliah gratis pada Senin (5/10/2026).
- Kebijakan tersebut harus memperhatikan kapasitas perguruan tinggi negeri serta kelangsungan hidup perguruan tinggi swasta.
- Pemerintah perlu memetakan klaster perguruan tinggi dan membatasi kuota mahasiswa demi menjaga kualitas lulusan.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyikapi wacana program kuliah gratis yang diusung pemerintah.
Ia menegaskan, kebijakan pendidikan gratis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas lulusan. Di sisi lain, pelaksanaannya juga tidak boleh mengabaikan daya tampung perguruan tinggi maupun keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Menurutnya, besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah harus memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
“Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah. Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik,” ujar Lalu kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Ia menambahkan, pelaksanaan program kuliah gratis memerlukan pemetaan komprehensif terhadap berbagai klaster perguruan tinggi negeri (PTN), seperti PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Badan Hukum (PTN-BH).
Menurut Lalu, masing-masing klaster PTN memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membatasi kuota penerimaan mahasiswa di PTN agar standar akademik, daya tampung, ketersediaan dosen, dan fasilitas tetap terjaga. Menurutnya, kompetisi yang sehat juga diperlukan untuk menjaga kualitas lulusan.
“Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi,” tegasnya.
Selain aspek mutu di PTN, pembatasan kuota dan kriteria dalam kebijakan kuliah gratis dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Kebijakan tersebut, kata dia, juga perlu memperhatikan keberadaan PTS yang selama ini turut membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri,” pungkasnya.