- Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026.
- Bencana tersebut merusak ratusan rumah dan fasilitas publik di tiga kabupaten di NTT.
- BPBD NTT terus memperbarui data korban luka serta kerugian material akibat gempa tersebut.
Suara.com - Gempa bumi magnitudo 6,1 yang mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak hanya merusak rumah warga. Dampaknya tercatat meluas hingga tiga kabupaten dan mengganggu sejumlah fasilitas publik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT mencatat sedikitnya 299 rumah terdampak gempa yang terjadi pada 4 Oktober 2026 tersebut.
Kepala BPBD NTT Mahidin Sibarani mengatakan berdasarkan pemutakhiran data hingga Selasa (6/10) pukul 08.00 WITA, dampak gempa tercatat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur.
“Data sementara yang kami terima, terdapat satu orang mengalami luka-luka dan 299 Kepala Keluarga (KK) terdampak atau menderita akibat gempa,” katanya di Kupang, Selasa.
Kerusakan rumah warga terdiri atas empat rumah rusak berat, 13 rumah rusak sedang, dan 282 rumah rusak ringan.
Dampak gempa juga menyentuh fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. BPBD NTT mencatat tujuh fasilitas kesehatan, sembilan fasilitas pendidikan, delapan rumah ibadah, serta dua kantor turut terdampak.
Gempa M6,1 tersebut terjadi pada 4 Oktober 2026 pukul 06.55 WITA. Pusat gempa berada sekitar 14 kilometer barat daya Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kedalaman 10 kilometer.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Meski sebagian besar rumah yang terdampak masuk kategori rusak ringan, BPBD masih melakukan pendataan untuk memastikan seluruh kerusakan dan dampak yang muncul di tiga kabupaten tersebut teridentifikasi.
“Kami terus melakukan pemutakhiran data bersama BPBD kabupaten dan pihak terkait untuk memastikan seluruh dampak gempa dapat teridentifikasi,” ujar Mahidin.
BPBD NTT juga meminta masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan mengikuti informasi resmi pemerintah. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.