- Pengesahan UU Perampasan Aset pada November 2026 membentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
- Trubus Rahardiansah khawatir posisi strategis lembaga baru tersebut akan diisi oleh kepentingan partai politik tertentu.
- Independensi lembaga dikhawatirkan terganggu karena mekanisme pengangkatan dan pengawasan berpotensi disusupi intervensi pihak eksekutif.
Suara.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset membuka jalan pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Namun, keberadaan dua lembaga tersebut justru memunculkan kekhawatiran mengenai potensi intervensi politik, terutama dalam pengelolaan aset sitaan yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengingatkan besarnya aset yang akan dikelola membuat lembaga baru tersebut memiliki posisi strategis. Ia khawatir pengisian jabatan di dalamnya justru menjadi ruang bagi kepentingan partai politik (parpol).
"Kalau kita lihat misalnya kelembagaan saja sudah pusing kelembagaannya. Itu aset yang dikelola itu triliunan. Itu kan berarti kan seksi, kalau seksi mesti banyak itu parpol nanti yang ngisi gitu," kata Trubus kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).
Dua badan tersebut sebelumnya diperkenalkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman setelah pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).
Badan Pengelola Perampasan Aset dirancang terpisah dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut.
DPR menyebut keberadaan badan pengawas diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat pemerasan aparat maupun menindas pihak di luar kekuasaan.
Meski demikian, Trubus menilai persoalan independensi dan profesionalitas kelembagaan harus menjadi perhatian sejak awal. Ia mengingatkan pengalaman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan risiko masuknya kepentingan partai politik ke dalam lembaga negara.
"Ingat enggak kasus BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan sekarang undang-undangnya diubah, isinya orang parpol itu, bukan orang profesional," ungkapnya.
Menurut Trubus, dominasi kepentingan politik dapat mengganggu objektivitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Apalagi, badan pengelola nantinya akan berhadapan dengan aset bernilai besar yang berasal dari berbagai perkara tindak pidana.
Status independen tidak cukup hanya dicantumkan dalam regulasi apabila mekanisme pengangkatan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya masih membuka ruang intervensi eksekutif.
"Jadi kalau dari presiden nanti katanya independen tapi kan harus dibuka gitu, independen itu apa gitu kan. Apakah nanti jangan-jangan tujuannya kayak KPK. KPK dulu dibentuk independen lama-lama jadi eksekutif pemerintah," ujarnya.
Selain persoalan independensi, Trubus menyoroti kemampuan badan pengelola dalam menangani aset yang berada di luar negeri. Diperlukan kejelasan mengenai mekanisme penelusuran, penarikan, hingga batas waktu pengembalian aset agar pengelolaannya tidak berhenti pada pembentukan lembaga semata.