- Tim kuasa hukum Budiman Tiang berencana mengajukan Peninjauan Kembali di Jakarta pada Rabu, 30 September 2026.
- Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut didasari oleh temuan dugaan kekhilafan majelis hakim dan pertentangan dalam putusan peradilan sebelumnya.
- Bareskrim Polri dan Polda Bali menerima laporan dugaan penggelapan dengan kerugian mencapai ratusan miliar yang melibatkan warga negara asing.
Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum dari Okusi Law Firm, Elena, membeberkan laporan dugaan penggelapan lain yang menimpa investor asal Kolombia.
Kliennya tercatat membeli unit properti Nomor 212 di kawasan Umalas Signature pada September 2022 dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 miliar.
Pihak pengembang menjanjikan penyelesaian serta serah terima unit properti pada September 2023, namun unit tidak kunjung diserahkan kepada pembeli.
Pada Juli 2025, pihak investor mendapati unit tersebut diduga telah disewakan kepada pihak lain tanpa keterbukaan informasi kepada pemilik sah.
Kejadian itu kemudian dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri menggunakan rujukan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Dugaan Kerugian Rp381,5 Miliar di Bali dan Pengawasan Imigrasi
Selain kasus di Bareskrim Polri, tim hukum memaparkan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilayangkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Laporan tersebut diajukan oleh Direktur PT Tirta Digital Indonesia, Riki Adhi Prasetya, dengan klaim nilai kerugian mencapai Rp381,5 miliar.
Angka kerugian yang dilaporkan ini diserahkan kepada penyidik untuk diuji kesesuaiannya melalui verifikasi alat bukti, saksi, dokumen, serta riwayat transaksi.
Perkara ini turut menyentuh aspek pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Tim kuasa hukum menyoroti keberadaan dua warga negara Rusia yang namanya disebut dalam rangkaian laporan pidana tersebut.
Kuasa hukum mendesak jajaran kepolisian dan instansi terkait untuk memproses laporan secara profesional, terukur, transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia.
Seluruh proses pembuktian terhadap nama-nama terlapor diserahkan kepada mekanisme penyidikan kepolisian dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.