- Gubernur Pramono Anung menyoroti kawasan kumuh di Jakarta Pusat yang belum tertangani selama 60 tahun.
- Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran dari APBD dan CSR untuk menata kawasan tanpa melakukan penggusuran warga.
- Penataan permukiman padat dan fasilitas publik tersebut akan memanfaatkan teknologi modern agar menjadi lebih rapi.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kawasan kumuh di Tanah Abang, Kebon Melati, Kebon Kacang hingga Kampung Bali, Jakarta Pusat. Kawasan tersebut berada tak jauh dari Istana Kepresidenan, Balai Kota Jakarta, dan Bundaran HI.
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran untuk membenahi kawasan-kawasan tersebut. Namun, ia memastikan penataan tidak dilakukan dengan cara menggusur warga.
"Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI. Tetapi salah satu tempat yang paling kumuh adalah di tempat itu,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Menurut Pramono, pembenahan akan menggunakan anggaran APBD serta dukungan dana corporate social responsibility (CSR) dan skema SLF maupun KLB.
“Anggaran yang akan dilakukan adalah yang pertama tentunya dari APBD, yang kedua kita akan menggunakan dana-dana dari CSR dan juga SLF, KLB untuk melakukan pembangunan di tempat itu,” ungkap Pramono.
Meski anggaran telah disiapkan, Pramono belum mau mengungkapkan nominalnya kepada publik.
“Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik,” kata Pramono.
Pramono menegaskan penataan kawasan tersebut tidak akan disertai penggusuran. Pemprov DKI, kata dia, akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menata kawasan secara lebih baik.
“Karena di dalam, di atas sungai itu kebetulan ada rumah-rumah ibadah seperti masjid, musala, dan sebagainya, tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi dengan eh apa perkembangan teknologi sekarang. Mudah-mudahan nanti tempat itu menjadi tempat yang tertata dengan baik,” jelas Pramono.
Pramono mengatakan pembenahan diperlukan karena sejumlah bagian kawasan tersebut sudah hampir 60 tahun tidak tertangani dengan baik.
Kondisi hunian juga menjadi perhatian. Ia menyebut ada rumah yang dihuni hingga 15 anggota keluarga sehingga penghuninya harus bergantian ketika tidur.
Pemprov DKI kini menyiapkan langkah penataan kawasan dengan mempertimbangkan kondisi permukiman dan fasilitas yang sudah ada. (Antara)