- Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menduga dinamika politik elite memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.
- Dugaan tersebut muncul akibat kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebelum putusan dibacakan.
- Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menduga dinamika politik elite turut memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dugaan itu mencuat setelah muncul kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang pembacaan putusan perkara tersebut.
"Sekitar 1 atau 2 jam, konon ya, benar atau tidak, sekitar 1 atau 2 jam sebelum putusan ini ada pertemuan antara Prabowo dan Jokowi," kata Zainal dikutip dari YouTube Uchange Indonesia, Rabu (7/10/2026).
Zainal yang akrab disapa Uceng kemudian mengaitkan dugaan pertemuan tersebut dengan perubahan relasi politik Prabowo dan Jokowi dalam pemerintahan.
Menurutnya, sejumlah figur yang dikenal sebagai loyalis Jokowi mulai tersingkir dari posisi strategis.
"Maka jangan-jangan bayarannya adalah memang kemudian Gibran tidak dijatuhkan," ujarnya.
Dalam perkara tersebut, MK mengabulkan eksepsi pihak termohon mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Akibatnya, permohonan terkait syarat pendidikan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima.
Meski demikian, Uceng menilai pertimbangan MK tetap menunjukkan adanya persoalan substantif terkait kualifikasi pendidikan Gibran. Ia menduga persoalan tersebut pada akhirnya berhadapan dengan kalkulasi politik elite.
"Tapi kalau dugaan saya seperti pembicaraan saya sebelumnya, ya itu punya pengaruh dan satu pertemuan ini jangan-jangan mempengaruhi hasil," ucapnya.