Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah serta DPR menaikkan batas usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun melalui revisi RUU Pemilu serta UU Administrasi Kependudukan. Langkah ini sekaligus menghapus status perkawinan sebagai syarat hak pilih demi memutus celah eksploitasi politik terhadap kelompok di bawah umur.
Desakan ini muncul merespons momentum Hari Anak Sedunia karena aturan yang berlaku saat ini masih membuka ruang bagi anak terseret kepentingan politik praktis. Regulasi kependudukan dan kepemiluan yang menetapkan batas usia 17 tahun dinilai bertabrakan langsung dengan standar pelindungan anak nasional.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai individu yang belum genap berusia 18 tahun. Ketidaksinkronan aturan tersebut membuat kelompok usia 17 tahun serta anak yang menikah dini rentan menjadi sasaran mobilisasi massa.
"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Anggota KPAI Sylvana Apituley dikutip dari Antara, Sabtu.
"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.
Menyamakan batas usia pemilih menjadi 18 tahun dan mencabut syarat status perkawinan akan memagari anak dari praktik manipulasi suara. Kebijakan ini memutus akar masalah sebelum anak dimanfaatkan oleh elite maupun aktor politik dewasa.
"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.
KPAI mencatat keterlibatan anak dalam pusaran politik bukanlah kejadian insidental, melainkan pola sistematis yang terus berulang setiap pesta demokrasi. Situasi serupa juga kerap muncul saat terjadi gelombang unjuk rasa menolak rancangan undang-undang yang kontroversial.
Lembaga pengawas ini memetakan sedikitnya 15 bentuk eksploitasi anak di ranah politik. Praktik tersebut mencakup pengerahan massa kampanye, penggunaan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara kandidat, hingga menjadikan mereka target politik uang.
"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.
Keterlibatan anak dalam aksi massa berisiko tinggi mengancam keselamatan fisik hingga hak hidup mereka. Fenomena ini terbukti nyata saat gelombang demonstrasi menolak RUU Pilkada pecah pada Agustus 2024 lalu.
KPAI mencatat sekitar 300 hingga 400 pelajar ikut turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dari jumlah itu, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 85 anak di lapangan.