- Tim Aliansi Rakyat Menggugat menyerahkan bukti tambahan dugaan pemalsuan surat keterangan pendidikan Gibran ke Bareskrim Polri.
- Laporan tersebut didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri.
- Surat keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019 dianggap tidak memenuhi syarat hukum penyetaraan pendidikan.
Khozinudin mengatakan, satu-satunya dokumen pendidikan yang menjadi dasar adalah Grade 12 dari Insearch UTS Sydney, Australia. Menurut dia, dokumen tersebut kemudian dianggap setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.
Namun, ia menilai pertimbangan MK menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan seseorang telah menamatkan pendidikan setara SMA.
“Dan dalam hal yang lain, MK itu telah melakukan dua hal sekaligus dan ini menjadi sempurna keterangan MK untuk kami jadikan pertimbangan untuk membuat laporan polisi,” ujarnya.
Khozinudin mengatakan ARM kini menggunakan pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut sebagai salah satu dasar untuk menyerahkan bukti tambahan kepada Bareskrim Polri.
Ia menegaskan, menurut pembacaan ARM terhadap putusan MK, dokumen yang dapat menjadi objek penyetaraan adalah dokumen kelulusan dari satuan pendidikan luar negeri, seperti ijazah, sertifikat, atau diploma.
“Namun ketiga dokumen ini tidak dimiliki Gibran,” katanya.
Ia juga menekankan perbedaan antara pernah mengikuti pendidikan dan telah menamatkan pendidikan.
“Jadi, kalau dia belum tamat meskipun sudah sekolah setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun kurang sedikit tapi tidak ujian, tidak tamat, entah itu di dalam Indonesia atau di luar negeri, tetap saja dia tidak memenuhi kapasitas untuk disebut tamat,” pungkasnya.