- Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Sosiolog Zuly Qodir menyatakan DPR dan MPR kini memegang kewenangan untuk menentukan kelanjutan wacana pemakzulan tersebut.
- Eksekusi pencopotan diprediksi tersendat akibat kalkulasi politik pragmatis serta potensi perpecahan dalam koalisi partai pendukung.
Suara.com - Desakan publik hingga wacana tindakan politik DPR untuk melakukan pemakzulan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA milik sang Wapres.
Meski pintu politik terbuka lebar, Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menduga bahwa eksekusi pemakzulan bakal tersendat oleh drama saling sikut dan hitung-hitungan jatah kekuasaan di internal partai politik koalisi.
"Pemakzulan Gibran sekarang bola di tangan di DPR-MPR ya. Tinggal apakah mereka memang mau mempercepat untuk adanya perubahan pergantian wakil presiden atau akan tetap menunggu sampai dengan 2029," kata Zuly kepada Suara.com, Jumat (9/10/2026).
Namun, menurut dia, di balik wacana penegakan etika publik tersebut, tersimpan kalkulasi politik yang sangat pragmatis. Absennya partai mayoritas tunggal (single majority) membuat rencana pencopotan Gibran tertahan oleh ketakutan akan hancurnya tatanan koalisi akibat perebutan kursi pengganti.
"Iya pasti (ada pertimbangan politik) ya karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sangat politik kekuasaan, ada di partai. Itulah resiko kalau tidak ada single majority partai," ujarnya.
Kondisi ini kian memanas karena penentuan figur pengganti berisiko tinggi memicu cemburu buta antarpartai pendukung. Jika nama pengganti diambil dari salah satu parpol koalisi, seperti Golkar, NasDem, atau PKB, kata Zuly, bukan tidak mungkin akan timbul perpecahan tajam akibat merasa ada pihak yang dianaktirikan dalam pembagian jatah kekuasaan.
"Kalau ngambil dari partai-partai karena partai koalisinya ada macam-macam, nanti 'wah kenapa yang diambil partai suara sedikit?' Nanti cemburu yang partainya (suara) banyak. 'Kenapa yang banyak hanya ini? Kami kan juga turut berkontribusi', membuat cemburu yang lain, macam-macam itu," ungkapnya.
Maka dari itu, ia menyebut proses perombakan ini disinyalir sengaja diulur-ulur karena belum ditemukannya kesepakatan bagi-bagi jatah di antara para petinggi partai.
Presiden Prabowo Subianto dinilai berada dalam posisi sulit dan harus berhitung ekstra hati-hati agar koalisi pendukungnya tidak pecah di tengah jalan. Apalagi dengan memperhitungkan kekuatan menuju ke 2029.
"Maka saya kira Pak Prabowo memperhitungkan itu, kira-kira siapa yang tidak membuat kecewa dan membuat sakit hati di dalam partai koalisi gitu," tandasnya.